Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono merespons keluhan sejumlah mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR.
“Tapi ya mungkin karena ada kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX, ya,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Ia menegaskan penghentian sementara terhadap sebagian proses dalam program MBG, termasuk moratorium SPPG baru bukan berarti dilakukan secara permanen.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil agar BGN memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan penataan ulang.
“Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” ungkap Trenggono.
Trenggono mengatakan BGN akan melakukan pengecekan dan penataan ulang terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terdata. Selain itu, evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksanaan program termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, ya, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu, ya. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” kata dia.
Ia juga meminta para mitra tidak menilai BGN menutup ruang komunikasi. Menurut Trenggono, BGN tetap membuka kesempatan berdialog, namun akan menentukan waktu yang tepat setelah proses penataan berjalan.
“Gitu, jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (14/7). Mereka mengeluhkan kemitraan yang menurut mereka tidak sejajar.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Syawaluddin, mengeluhkan pengelola dapur selalu disalahkan apabila ada kejadian luar biasa (KLB), seperti keracunan massal.
“Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ucap dia dalam rapat di Gedung DPR itu.
“Satu yang menjadi catatannya bahwa, ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Di dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya.
Padahal, menurutnya, pengelola dapur hanya menyediakan fasilitas untuk berjalannya program MBG. Ia pun meminta agar kesalahan menjadi tanggung jawab bersama.
