HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempererat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat mewakili Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar secara daring pada Jumat (17/7/2026).
Apresiasi Terhadap Sinergi Eksekutif-LegislatifAliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Makassar atas pandangan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, masukan tersebut merupakan bentuk sinergi positif antara eksekutif dan legislatif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kota Makassar juga mengapresiasi keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Strategi Penguatan Fiskal dan Evaluasi AnggaranMenanggapi pandangan fraksi, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah, mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Selain itu, pemerintah sepakat bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan percepatan pelaksanaan program di seluruh perangkat daerah agar anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penanganan Kendala dan Fokus Pembangunan InfrastrukturAliyah menjelaskan bahwa rendahnya serapan belanja modal di beberapa sektor disebabkan oleh kendala teknis seperti keterbatasan waktu pelaksanaan, persoalan aset, dan penyempurnaan dokumen perencanaan. Seluruh program strategis yang belum terealisasi telah menjadi perhatian pemerintah dan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.
Di bidang pembangunan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran, khususnya pada pembangunan jalan, drainase, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi dan Komitmen Pemerintah Kota MakassarWakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa setiap pandangan dan masukan dari DPRD merupakan energi positif bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Aliyah menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dengan DPRD dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan daerah.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” pungkasnya.
