Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan penataan menyeluruh terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut diambil setelah BGN menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan mitra sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan tata kelola program.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menegaskan penghentian kerja sama itu bersifat sementara dan bukan pemutusan secara permanen.
"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali," kata Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026.
Ia menjelaskan seluruh SPPG akan diperiksa kembali untuk memastikan operasionalnya sesuai standar yang ditetapkan BGN.
"Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya," ujarnya.
Menurut Trenggono, proses evaluasi juga mencakup SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia.
BGN juga memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses pembenahan berlangsung agar pembahasan dapat berjalan lebih efektif.
"Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah akan mengkaji berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu 15 Juli 2026.
“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan,” kata Zulhas.
Menurutnya, evaluasi akan mencakup dugaan penyalahgunaan program hingga persoalan titik lokasi SPPG yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki dapur operasional.
