Bisnis.com, JAKARTA — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Sumatra kembali memantik pertanyaan lama soal ketahanan energi nasional.
Di tengah klaim pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) berada dalam kondisi aman, masyarakat tetap harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh Pertalite maupun Solar bersubsidi.
Kontras tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketahanan energi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya cadangan BBM di tangki penyimpanan. Justru, mata rantai distribusi dari terminal BBM menuju SPBU menjadi titik paling rentan yang dapat memicu kelangkaan di tingkat konsumen.
Fenomena ini juga menunjukkan bahwa gangguan logistik, kenaikan konsumsi BBM bersubsidi, hingga kepanikan masyarakat dapat saling memperkuat dan menciptakan efek domino terhadap pasokan di lapangan.
Terkait fenomena tersebut, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman memastikan stok BBM maupun LPG nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Namun, dia mengakui antrean masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra akibat lonjakan konsumsi BBM subsidi.
"Pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau *panic buying* di beberapa wilayah di Sumatra secara umum, yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM kepada BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Baca Juga
- Antrian BBM Medan Mengular, Pertamina Bantah Isu Transporter BBM Mogok Kerja
- Darurat BBM Medan, KPPU Singgung soal Distribusi Pertamina
- Masyarakat Beralih ke BBM Bersubsidi
Menurut Taufik, peningkatan permintaan tersebut sempat tidak diimbangi percepatan distribusi menuju SPBU sehingga menyebabkan antrean kendaraan.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina telah menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, meningkatkan frekuensi pengiriman dari terminal BBM ke SPBU, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dia juga menegaskan bahwa stok energi nasional masih mencukupi. Per 16 Juli 2026, persediaan BBM dan LPG nasional mencapai sekitar 3,61 juta kiloliter yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan.
Senada, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi penyebab antrean bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina.
Menurutnya, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pasokan BBM di terminal penyimpanan relatif tidak bermasalah.
"Dari Kementerian ESDM sudah minta Kepala BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah kini memfokuskan evaluasi pada distribusi dari terminal BBM menuju SPBU, termasuk kemungkinan adanya hambatan transportasi di sejumlah daerah.
Ilustrasi SPBU
Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berpendapat, antrean panjang di SPBU menunjukkan bahwa persoalan utama belum tentu berada pada sisi ketersediaan stok nasional.
Dia menilai, stok dapat tetap aman di terminal penyimpanan, tetapi masyarakat mengalami kelangkaan apabila proses pengangkutan hingga penjadwalan mobil tangki terganggu.
"Artinya, tata kelola logistik energi harus dipandang sebagai satu kesatuan dari hulu hingga hilir, bukan sekadar melihat besarnya stok nasional," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (17/7/2026).
Sofyano menyebut, kenaikan permintaan BBM subsidi memang turut memperberat distribusi. Namun, kondisi itu seharusnya dapat diantisipasi melalui penambahan armada angkutan BBM serta sistem distribusi yang lebih adaptif.
Dia mengingatkan, dampak gangguan distribusi jauh melampaui sekadar antrean kendaraan. Hambatan pasokan dapat meningkatkan biaya logistik, mengganggu aktivitas ekonomi daerah, hingga memicu pembelian berlebihan akibat kepanikan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah bersama BPH Migas dan Pertamina dinilai perlu memperkuat mitigasi risiko melalui penyediaan jalur distribusi alternatif, cadangan operasional di wilayah rawan, sistem pemantauan digital secara real time, serta komunikasi publik yang cepat dan transparan.
"Keandalan distribusi harus menjadi indikator utama ketahanan energi nasional, bukan hanya besarnya stok BBM," katanya.
Pandangan serupa disampaikan praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo.
Dia menuturkan, rantai pasok BBM dan LPG Pertamina selama ini relatif stabil sehingga kelangkaan menjadi sesuatu yang tidak lazim apabila cadangan dalam kondisi cukup.
Menurut Hadi, terdapat dua penyebab utama yang umumnya memicu kelangkaan BBM, yakni terganggunya distribusi akibat faktor logistik maupun kosongnya cadangan penyangga di suatu wilayah.
Kendati, dia menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya terlihat di Sumatra Utara maupun Aceh karena tidak terdapat gangguan cuaca ekstrem maupun laporan penyimpangan distribusi yang signifikan.
"Di Sumatra Utara dan Aceh sedang tidak ada cuaca ekstrim dan tidak ada berita pembelokan oknum. Justru saya khawatir adalah karena cash flow Pemerintah juga berat sehingga cash flow subsidi reimbursement bisa jadi mengalami penyesuaian," jelasnya.
Hadi mengingatkan, pemerintah perlu memastikan pembayaran penggantian subsidi kepada Pertamina tidak mengalami keterlambatan agar perusahaan memiliki fleksibilitas mengamankan pasokan energi.
Selain itu, dia mendorong penguatan cadangan strategis crude oil, BBM, dan LPG serta pengamanan distribusi bersama aparat penegak hukum di wilayah yang rawan penyelundupan.
Mitigasi Risiko LogistikSementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak melihat persoalan di Sumatra Utara dan sebagian Aceh lebih tepat disebut sebagai krisis logistik pada rantai distribusi hilir yang kemudian merembet menjadi persoalan stok di SPBU.
Merujuk pada penjelasan Pertamina, gangguan distribusi tersebut dipicu oleh dampak evaluasi dan pembinaan terhadap awak mobil tangki (AMT) sehingga menghambat kelancaran penyaluran BBM menuju titik konsumsi.
Dengan kata lain, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan BBM secara nasional, melainkan tersumbatnya proses distribusi menuju SPBU.
Untuk mencegah kejadian serupa, Ishak mengusulkan Pertamina menyiapkan buffer armada beserta pengemudi bersertifikat.
"Pertamina perlu memperkuat mitigasi risiko logistik dengan menyediakan buffer armada dan pengemudi bersertifikat di setiap Fuel Terminal Group, misalnya sebesar 15% hingga 20% di atas kebutuhan operasional normal," ucapnya.
Selain itu, Ishak mendorong penyediaan kontrak spot charter yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu ketika terjadi gangguan distribusi. Dia menilai, kepastian tata kelola hubungan kerja awak mobil tangki juga perlu diperjelas agar tidak kembali mengganggu rantai pasok nasional.
Di sisi lain, transparansi informasi juga dinilai menjadi faktor penting. Pertamina didorong mempublikasikan data penyaluran, ketersediaan stok, serta coverage days setiap terminal BBM secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi risiko panic buying yang kerap memperburuk tekanan terhadap distribusi ketika terjadi gangguan pasokan di lapangan.
"Transparansi informasi ini penting untuk mencegah munculnya kepanikan konsumen akibat informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas," kata Ishak.
