Ringkasan Berita:
- KNPI Kota Pasuruan menilai penurunan dana transfer sebesar Rp139 miliar menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah.
- Lebih dari 70 persen APBD Kota Pasuruan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
- KNPI juga menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp1,9 triliun di kawasan sawah produktif.
- Sejumlah organisasi masyarakat mendesak pemerintah membuka informasi terkait legalitas alih fungsi lahan secara transparan.
Pasuruan (beritajatim.com) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pasuruan menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah. Di tengah kondisi tersebut, KNPI juga mengingatkan agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp1,9 triliun tetap mematuhi ketentuan tata ruang dan regulasi alih fungsi lahan.
Ketua KNPI Kota Pasuruan, Bahrudien Akbar Wahyudi, mengatakan kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah menyusun kembali skala prioritas program agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
“Dana transfer yang pada tahun 2025 mencapai Rp722,4 miliar, pada tahun anggaran berikutnya tercatat menjadi Rp582,6 miliar atau berkurang sebesar Rp139 miliar. Penurunan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah mengingat lebih dari 70 persen struktur APBD Kota Pasuruan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Bahrudien.
Ia menilai ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer membuat kemampuan fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, KNPI mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi di setiap organisasi perangkat daerah serta mengutamakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program yang belum menjadi prioritas dinilai perlu ditunda agar kondisi fiskal tetap terjaga.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Bahrudien juga menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan Wironini.
Proyek yang disebut memiliki nilai investasi mencapai Rp1,9 triliun itu direncanakan berdiri di atas lahan seluas 7,3 hektare yang merupakan kawasan sawah produktif.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan memang patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aturan tata ruang dan ketentuan alih fungsi lahan pertanian.
“Pembangunan sektor pendidikan merupakan langkah yang patut diapresiasi, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan tata ruang dan regulasi alih fungsi lahan. Proyek bernilai investasi Rp1,9 triliun yang direncanakan berdiri di atas lahan 7,3 hektare tersebut menjadi perhatian karena berada pada kawasan sawah produktif,” tambah Bahrudien.
Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak memunculkan persoalan baru yang justru merugikan masyarakat dalam jangka panjang, terutama terkait keberlanjutan lahan pertanian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Selain KNPI, perhatian terhadap proyek tersebut juga datang dari sejumlah organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI Kota Pasuruan, yang meminta pemerintah memastikan seluruh proses pembangunan telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan mekanisme alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Mereka juga mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai legalitas perizinan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
KNPI Kota Pasuruan berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas proyek tersebut secara transparan.
Menurut Bahrudien, pembangunan daerah harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi, kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Dengan kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan, setiap kebijakan pembangunan dinilai perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan. [ada/beq]
