-
-
-
-
-
Sudah 1,5 Tahun, Janji Bandara Kubutambahan Masih Jadi Misteri
Ada pemandangan yang jarang terjadi di kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jumat (17/7/2026). Bukan pengusaha, bukan investor, tapi para penglingsir puri dan tokoh masyarakat Buleleng yang datang langsung dari Bali untuk menemui KSP Dudung Abdurachman. Mereka tidak datang untuk meminta. Mereka datang untuk menagih.
Yang ditagih adalah janji lama Presiden Prabowo Subianto: membangun bandara di lepas Pantai Kubutambahan, Buleleng, Bali utara. Janji itu diucapkan Prabowo saat masih berstatus calon presiden, sehari sebelum pemilihan, Februari 2024. Kini, setahun lebih Prabowo menjabat, realisasinya masih nihil.
"Nyatanya, maaf, sudah 1,5 tahun beliau menjabat sebagai presiden, niscaya belum-belum turun keputusan beliau. Kami nagih janji ke sini," tegas Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia.
Kenapa Ini Penting: Bukan Sekadar Soal Bandara
Di balik permintaan pembangunan infrastruktur, ada isu yang jauh lebih mendasar: ketimpangan pembangunan yang sudah berlangsung puluhan tahun antara Bali selatan dan Bali utara.
Bali selatan, dengan Denpasar, Kuta, hingga Canggu, sudah lama menjadi mesin uang pariwisata nasional. Sementara Bali utara nyaris tak tersentuh pembangunan serupa. Dampaknya nyata dan konkret: generasi muda Buleleng lulus kuliah, lulus diploma pariwisata, tapi harus meninggalkan kampung halaman karena tidak ada lapangan kerja di daerah sendiri.
"Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek... akhirnya meninggalkan rumah. Datanglah ke Bali Selatan," ungkap Cokorda Gde Putra.
Ini bukan cerita statistik semata. Ini soal keluarga yang terpisah, soal desa yang kehilangan generasi produktifnya, dan soal satu wilayah yang terus jadi penonton di tengah gemuruh pariwisata Bali yang justru mengandalkan citra "Pulau Dewata" secara utuh, bukan cuma selatan.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, menerima sejumlah penglingsir puri-puri hingga tokoh masyarakat Buleleng, Bali, di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (17/7/2026)(Kantor KSP)
Bandara di Lepas Pantai: Solusi yang Sudah Dipikirkan Matang
Menariknya, usulan ini bukan proyek asal jadi. Ada pertimbangan serius soal pelestarian situs-situs puri yang bersejarah, sehingga lokasi bandara akhirnya diarahkan ke lepas pantai Kubutambahan, bukan di darat yang berisiko merusak warisan budaya.
Skema pembiayaannya juga patut digarisbawahi: proyek ini digadang-gadang tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena sumber dananya murni dari investasi swasta.
Kalau benar demikian, pertanyaan kritisnya jadi sederhana namun tajam: kalau proyek ini tidak membebani APBN, dan sudah didukung langsung oleh presiden sejak masih capres, apa sebenarnya yang menghambat realisasinya selama ini?
Ketimpangan Infrastruktur yang Berulang
Fakta bahwa Bali, sebagai salah satu destinasi wisata paling ikonis di dunia dan magnet turis mancanegara, hanya mengandalkan satu bandara, Ngurah Rai, sejak dulu hingga sekarang, juga jadi sorotan. Padahal volume kunjungan wisatawan terus melonjak setiap tahun, dan Bali kerap jadi tuan rumah berbagai forum internasional.
Ketergantungan pada satu pintu masuk udara ini bukan cuma soal kenyamanan turis, tapi juga soal risiko dan efisiensi jangka panjang bagi ekonomi Bali secara keseluruhan.
Momen Bersejarah yang Menyimpan Sinyal Ketidaksabaran
Yang membuat kunjungan ini istimewa bukan cuma isinya, tapi juga bentuknya. Ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Mapparessa, menegaskan bahwa ini adalah kali pertama raja dan sultan datang langsung ke Istana untuk menagih janji, bukan meminta, bukan beraudiensi biasa, tapi menagih.
"Seingat saya, belum pernah terjadi raja sultan datang ke Istana menagih janji," tegas Mapparessa.
Ini sinyal penting. Ketika tokoh-tokoh adat yang biasanya menjaga jarak simbolis dari politik praktis memilih turun langsung ke Jakarta, itu menunjukkan tingkat kesabaran yang mulai menipis, dan harapan bahwa janji politik tidak berhenti sebagai janji kampanye semata.
Apa Selanjutnya?
Dudung Abdurachman disebut akan segera melaporkan kunjungan ini kepada Presiden Prabowo. Tapi laporan bukan keputusan, dan keputusan bukan pembangunan. Cokorda Gde Putra sendiri mengingatkan, membangun bandara bukan proyek instan, minimal butuh tiga hingga lima tahun.
Artinya, setiap bulan tanpa kepastian adalah bulan yang hilang bagi generasi muda Buleleng yang terus menunggu kesempatan bekerja di kampung sendiri. Pertanyaan besarnya kini: apakah kunjungan bersejarah ini akan benar-benar mengubah arah kebijakan, atau berakhir sebagai catatan lain dalam daftar panjang janji pembangunan yang belum terealisasi? (Giostanovlatto)
