Bisnis.com, BANDUNG — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat tengah mendorong agar besarnya belanja haji dan umrah tidak lagi hanya mengalir ke luar negeri, tetapi bisa menjadi pengungkit ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat Boy Hary Novian mengatakan ekosistem haji dan umrah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga perlu dioptimalkan untuk menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, Kanwil Kemenhaj Jabar akan mengajak seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari biro perjalanan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), untuk lebih banyak melibatkan pelaku UMKM dan produsen lokal.
"Kami akan mendorong para stakeholder penyelenggara haji dan umrah agar memanfaatkan serta melibatkan usaha masyarakat lokal dalam rantai ekosistem haji," ujar Boy dalam Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Haji yang digelar Kemenhaj RI bersama Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin, Sabtu (18/7/2026).
Boy menjelaskan, potensi pasar tersebut sangat besar. Setiap tahun, jumlah jemaah umrah asal Jawa Barat diperkirakan mencapai 400.000 hingga 600.000 orang, ditambah sekitar 30.000 jemaah haji reguler. Besarnya jumlah jemaah itu menciptakan permintaan tinggi terhadap berbagai produk dan jasa, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan, hingga oleh-oleh.
Selama ini, sebagian besar nilai ekonomi tersebut justru dinikmati negara lain karena banyak kebutuhan jemaah dipenuhi dari luar Indonesia. Akibatnya, perputaran uang masyarakat Indonesia belum memberikan efek berganda yang optimal bagi perekonomian daerah.
Baca Juga
- Pemerintah Mulai Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027
- Arab Saudi Jajaki Bandara Dhoho Kediri Layani Penerbangan Haji dan Umrah
- Kemenhub: Bandara Kertajati Tetap Layani Penerbangan Umrah dan Haji walau jadi MRO Pesawat
Kemenhaj Jabar mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan membeli oleh-oleh produksi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mulai mewajibkan sejumlah kebutuhan konsumsi jemaah di Arab Saudi, seperti beras dan bumbu-bumbuan, dipasok langsung dari Indonesia.
"Kami ingin manfaat ibadah haji dan umrah tidak berhenti pada aspek ibadah semata, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika rantai pasoknya dikuasai pelaku usaha lokal, maka manfaat ekonominya akan kembali ke masyarakat," katanya.
Boy menambahkan bahwa belanja jemaah Indonesia di Arab Saudi mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Apabila sebagian kebutuhan tersebut diproduksi oleh pelaku usaha nasional, nilai tambah yang tercipta akan memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tujuan akhirnya adalah menjadikan ekosistem haji sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan begitu, dana yang berputar dari aktivitas haji dan umrah tidak hanya memberi manfaat bagi jemaah, tetapi juga menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui tumbuhnya usaha-usaha masyarakat," ujarnya.
