Grid.ID - Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis saat melakukan sidak di pabrik kapur di Bandung. Pasalnya, ia melihat buruh yang tidak dihargai dan banyak kelicikan yang dilakukan perusahaan.
Usut punya usut, kejadian tersebut mencuat usai Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik pengolahan batu kapur. Dan salah satunya yakni di pabrik kabur Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Ya, di momen itu, Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis usai menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Yakni saat perusahaan melakukan eksploitasi ke para pekerja pabrik.
Bagaimana tidak, di sana Gubernur Jawa Barat itu mendapati upah pekerja yang tidak sesuai standar minimum. Bahkan hak pekerja seperti kesehatan dan keselamatan kerja tidak dijalankan.
Ironisnya lagi, Dedi menemukan bahwa perusahaan tersebut memiliki sertifikat kepesertaan BPJS. Pria yang akrab disapa KDM itu juga mendapati buruh berstatus karyawan namun menerima upah dengan sistem borongan.
Dan perusahaan yang melakukan semua hal itu adalah PT Batu Raya di Desa Gunungmasigit. Sontak saja. saat tahu para pekerja hanya diberi upah Rp 600 ribu per minggu membuat sang gubernur syok.
"Status karyawan tapi BPJS bayar sendiri. Status karyawan tapi keselamatan kerja diabaikan. Ini kerja apa dikerjain," ujar Dedi Mulyadi dikutip Grid.ID dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (18/7/2026).
Tak berhenti sampai di situ, saat melakukan sidak di pabrik kedua, KDM mengetahui fakta ada yang mempekerjakan lima orang buruh dengan upah borongan Rp 500 ribu per minggu.
"Kalau saya mah gak tentu, borongan. Paling rata-rata Rp 500 ribu seminggu. BPJS gak ada. Kalau jumat dikasih (makan)," ucap salah satu buruh.
Upah itu bahkan bisa saja berkurang bila pasokan batu kapur berkurang.
"Rp 500 ribu itu rata-rata, gimana mesin. Kalau borongan ada lima orang, sama orang kantor sama mekanik 10 (orang)," imbuhnya.
Mengerikannya lagi, para buruh juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan hingga ada yang sampai sakit asma. Dan bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.
Sontak saja, melihat hal itu Dedi Mulyadi mempertanyakan soal keaslian sertifikat kepesertaan BPJS.
"Ini bohong nih sertifikat nih, kalau dari pengakuan tadi. Ini ada sertifikat kepersetaan. Ambil gambar yah. Ini ada sertifikat tapi ketika saya tadi kan tidak. Gimana?" tanya Dedi Mulyadi.
Melihat semua itu, Dedi Mulyadi tak kuasa menahan tangis melihat kelalaian yang membuat rakyat sengsara.
"Ini kelalaian kita lho kalau saya gak mampir, ini pegawai tidak dibayar standar tidak punya peserta BPJS, tidak ada jaminan kesehatan, keselamatan kerja," ujar Dedi Mulyadi.
"Gunung abis, rakyat sengsara," tandas Dedi Mulyadi. (*)
Artikel Asli
