Jakarta (ANTARA) - Badan Perfilman Indonesia (BPI) telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema pada perayaan lima abad Jakarta.
“Kami juga meminta kepada DPRD DKI untuk membantu memfasilitasi kerja sama yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI dengan Badan Perfilman Indonesia,” kata Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, peluncuran Jakarta Film Commission merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri perfilman di ibu kota.
Jakarta Film Commission, kata dia, menghadirkan berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan industri film, seperti pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen, diskon penggunaan lokasi syuting di aset milik Pemprov DKI Jakarta, serta dukungan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendukung sejumlah peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Badan Perfilman Indonesia.
Baca juga: Rano Karno resmi luncurkan Jakarta Film Commission
“Kami dari DPRD DKI mendukung, karena ini bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global,” kata dia.
Suhud mengatakan, pengembangan industri perfilman sejalan dengan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota sinema.
Berdasarkan data BPI, Jakarta merupakan daerah dengan jumlah penonton film Indonesia terbesar. Karena itu, sambung Suhud, penguatan ekosistem perfilman sangat penting sehingga industri tersebut berkembang optimal.
Selain mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, industri film juga memiliki peran dalam memperkuat kebudayaan modern, terutama menjelang peringatan lima abad Jakarta.
“Film menjelaskan kehidupan sosial dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ucap Suhud.
Menurut dia, pengembangan industri perfilman akan membuka ruang ekspresi, sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang memiliki minat maupun berkecimpung di dunia perfilman.
Baca juga: DKI perkuat kolaborasi dengan Netflix, wujudkan visi kota sinema
Baca juga: Jakarta Film Commission diharapkan dorong kemajuan industri film
“Kami juga meminta kepada DPRD DKI untuk membantu memfasilitasi kerja sama yang akan dikerjakan oleh Pemprov DKI dengan Badan Perfilman Indonesia,” kata Ketua Umum BPI, Fauzan Zidni dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, peluncuran Jakarta Film Commission merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri perfilman di ibu kota.
Jakarta Film Commission, kata dia, menghadirkan berbagai program yang dapat mendorong pertumbuhan industri film, seperti pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen, diskon penggunaan lokasi syuting di aset milik Pemprov DKI Jakarta, serta dukungan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendukung sejumlah peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Badan Perfilman Indonesia.
Baca juga: Rano Karno resmi luncurkan Jakarta Film Commission
“Kami dari DPRD DKI mendukung, karena ini bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global,” kata dia.
Suhud mengatakan, pengembangan industri perfilman sejalan dengan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota sinema.
Berdasarkan data BPI, Jakarta merupakan daerah dengan jumlah penonton film Indonesia terbesar. Karena itu, sambung Suhud, penguatan ekosistem perfilman sangat penting sehingga industri tersebut berkembang optimal.
Selain mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, industri film juga memiliki peran dalam memperkuat kebudayaan modern, terutama menjelang peringatan lima abad Jakarta.
“Film menjelaskan kehidupan sosial dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ucap Suhud.
Menurut dia, pengembangan industri perfilman akan membuka ruang ekspresi, sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang memiliki minat maupun berkecimpung di dunia perfilman.
Baca juga: DKI perkuat kolaborasi dengan Netflix, wujudkan visi kota sinema
Baca juga: Jakarta Film Commission diharapkan dorong kemajuan industri film
