Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan evaluasi terhadap model kampanye akbar atau rapat umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).
Lembaga antirasuah menilai pola kampanye yang membutuhkan biaya besar berpotensi meningkatkan ongkos politik dan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya korupsi.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, model kampanye konvensional yang mengandalkan rapat umum, mobilisasi massa, hingga pemasangan alat peraga dalam jumlah besar perlu ditinjau kembali dan diarahkan pada metode yang lebih sederhana serta efisien.
“Model rapat umum yang membutuhkan biaya besar dinilai perlu ditinjau kembali dan digantikan dengan metode yang lebih efektif,” kata Budi di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
KPK mendorong transformasi pola kampanye menuju pemanfaatan platform digital sehingga kompetisi politik tidak lagi ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki peserta pemilu.
“Dengan cara ini, persaingan politik tidak lagi didominasi oleh kekuatan modal, melainkan oleh kualitas gagasan, program kerja, dan integritas para kandidat,” ujarnya.
Usulan itu didasarkan pada kajian Direktorat Monitoring KPK mengenai pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu.
Hasil kajian menunjukkan tingginya biaya kampanye dan ongkos politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang berpotensi memicu praktik korupsi.
“Kajian itu menunjukkan bahwa tingginya biaya kampanye dan biaya politik merupakan salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Budi dilansir dari Antara.
Menurutnya, besarnya dana yang harus dikeluarkan peserta pemilu untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, hingga mengamankan suara pemilih dapat mendorong munculnya sumber pendanaan yang tidak transparan.
“Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, dan mengamankan suara pemilih, muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tidak transparan dan berisiko berasal dari praktik koruptif,” jelasnya.
KPK menilai sistem kampanye yang selama ini mengandalkan rapat umum, pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, dan mobilisasi massa telah membuat biaya politik semakin tinggi sehingga perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh.
Karena itu, lembaga antirasuah mengusulkan agar model kampanye berbiaya tinggi dievaluasi dan diganti dengan pendekatan yang lebih efektif tanpa mengurangi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai peserta pemilu.
Budi menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan melalui perbaikan sistem politik.
“Pencegahan harus dimulai dari awal, yaitu dengan memperbaiki sistem kampanye, pembiayaan politik, dan penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.
KPK juga mengungkapkan bahwa sejak 2025 hingga 18 Juli 2026, sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Pada 2025, lima kepala daerah yang terjerat kasus korupsi adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Sementara sepanjang 2026, terdapat 10 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Maidi Wali Kota Madiun, Sudewo Bupati Pati, Fadia Arafiq Bupati Pekalongan, Muhammad Fikri Thobari Bupati Rejang Lebong, Syamsul Auliya Rachman Bupati Cilacap, Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung, Edison Bupati Muara Enim, Suhardiman Amby Bupati Kuantan Singingi, Syah Afandin Bupati Langkat, dan Etik Suryani Bupati Sukoharjo. (ant/saf/iss)
