HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Sulsel Jabal Nur meminta Polda Sulsel melakukan digital forensik terhadap video yang diputar dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keaslian video sekaligus meredam polemik politik yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Jabal, pemeriksaan digital forensik akan memberikan kepastian terkait validitas materi yang dijadikan bagian dari pembahasan hak angket.
Dengan demikian, seluruh pihak dapat menahan diri dan menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian.
“Video yang ditampilkan dalam hak angket sebaiknya dilakukan digital forensik agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di Kabupaten Gowa. Semua pihak harus diberikan kepastian sehingga bisa tenang menunggu hasil kerja Polda Sulsel,” kata Jabal Nur pada Minggu, 19 Juli.
Wakil Sekretaris PAN Sulsel ini juga meminta Kapolda Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus hak angket yang dinilai telah memicu polemik politik berkepanjangan.
Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar hubungan antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD dapat kembali berjalan normal.
Selain itu, Jabal berharap proses penyelidikan yang sedang berlangsung, baik di Polda Sulsel maupun Polres Gowa, dapat dipercepat sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian hukum.
Tak hanya terkait hak angket, Jabal juga menyoroti penanganan dugaan praktik fee dalam pengadaan seragam sekolah yang saat ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.
Jabal berharap penyelidikan perkara tersebut segera menemukan titik terang mengingat kasus itu menjadi perhatian publik di Gowa.
“Kasus fee seragam sekolah juga harus segera ada kejelasan. Masyarakat menunggu keputusan aparat penegak hukum, termasuk siapa pihak yang diduga menjual nama bupati dalam proses tender pengadaan seragam sekolah,” ujarnya.
Jabal menegaskan bahwa percepatan penanganan kedua perkara tersebut penting untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat serta memulihkan stabilitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Gowa. (ams)
