JAKARTA, DISWAY.ID – Wacana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melibatkan TNI dan Polri dalam urusan perpajakan menuai beragam respons.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, khususnya para wajib pajak.
Menurut Utut, setiap kebijakan yang bertujuan baik pada dasarnya patut didukung.
Namun, pemerintah perlu menjelaskan tujuan pelibatan TNI dan Polri secara terbuka serta memastikan implementasinya tidak memicu keresahan maupun moral hazard di lapangan.
BACA JUGA:Wakil Ketua Komisi VIII DPR: Integrasi Zakat-Pajak Bisa Memperkuat Pemberdayaan Ekonomi Umat
Merespon itu, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan pandangan pribadinya. Menurutnya, banyaknya tanggapan di masyarakat merupakan hal yang wajar.
"Kalau ini saya tidak bisa sebut Komisi I, kalau ada pandangan saya pribadi. Karena kalau pro dan kontra itu ada di negara yang demokratis. Kalau saya, jelasin dulu. Saya belum tahu tujuannya, tapi kalau tujuannya untuk yang baik pasti kita dukung," katanya di komplek parlemen, Senayan, Senin, 20 Juli 2026.
Meski demikian, Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat, khususnya bagi para wajib pajak.
BACA JUGA:Pajak JHT Tuai Protes, Tabungan Hari Tua Pekerja Berpotensi Berkurang saat Dicairkan
"Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijalanin ada tugas tambahan. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau memang pendapatan pajak kita jangan sampai ini menakutkan bagi wajib pajak," ujarnya.
Oleh karena itu, Ia menyarankan agar Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi intensif kepada para wajib pajak terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.
"Kalau hemat saya, kalau memang sebelum ini diturunkan, paling tidak diundang dulu para wajib pajak yang besar-besar diundang, "Nih negara maunya begini, ini begini." Intinya itu," pungkasnya.
