Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan lembaga riset asal Singapura, Singapore Institute of International Affairs (SIIA), untuk membahas pembangunan berkelanjutan, tata kelola lingkungan, serta upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Singapore Institute of International Affairs (SIIA) Simon Tay mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari kebijakan dan langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola lingkungan dan mencegah karhutla.
“Kita dari lembaga riset di Singapura, tujuan kita melakukan audiensi bersama Pemprov Riau ini untuk mengkaji terkait langkah dan upaya dari Pemprov Riau terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Simon, akhir pekan silam.
Dia menjelaskan, SIIA memiliki mandat untuk memperkuat kerja sama antarnegara di Asia Tenggara, termasuk mengkaji berbagai isu lingkungan di provinsi-provinsi Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Singapura, seperti Riau dan Jambi.
Kunjungan tersebut berlangsung tidak lama setelah SIIA menerbitkan laporan Haze Outlook 2026 pada Juni lalu. Dalam laporan itu, lembaga riset tersebut menetapkan status Red Haze Outlook atau peringatan merah, yang menunjukkan tingginya risiko terjadinya kabut asap lintas batas di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura hingga akhir 2026. Puncak ancaman diperkirakan terjadi pada Agustus–September seiring pengaruh fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD).
Meski tidak menemukan indikasi bahwa perusahaan perkebunan berskala besar mengurangi upaya pencegahan kebakaran, SIIA mengingatkan meningkatnya tekanan ekonomi terhadap sektor pertanian dapat mendorong praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Karena itu, dukungan kepada petani serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk menerapkan praktik berkelanjutan dinilai perlu terus diperkuat guna mencegah peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Laporan tersebut juga menegaskan bahwa pengendalian kabut asap tidak lagi dapat hanya mengandalkan upaya masing-masing negara. SIIA menilai kerja sama regional ASEAN perlu terus diperkuat, termasuk melalui keberadaan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) di Jakarta yang berperan mengoordinasikan kebijakan pengendalian kabut asap, serta ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC) di Singapura yang menyediakan pemantauan satelit dan informasi meteorologi.
Dalam laporannya, SIIA menyimpulkan bahwa tantangan kabut asap saat ini bukan lagi sekadar persoalan polusi lintas batas akibat musim kemarau dan kebakaran hutan. Isu tersebut kini berkaitan erat dengan ketahanan energi, adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal untuk membangun sistem pengelolaan lahan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan risiko kebakaran.
Dalam audiensi tersebut, Simon juga menyampaikan bahwa SIIA telah mempelajari sejumlah inisiatif yang dijalankan Pemprov Riau, termasuk program Green for Riau, sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Program Green for Riau merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Riau yang didukung standar REDD+ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Program tersebut berfokus pada restorasi sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut, penurunan emisi karbon, serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Simon berharap SIIA dapat menjalin kerja sama dengan Pemprov Riau, khususnya dalam memperluas edukasi mengenai berbagai upaya perlindungan lingkungan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Harapan kami adalah dapat bekerja sama dengan Pemprov Riau untuk mengembangkan inisiatif tersebut. Jadi misalkan dengan kerjasama itu kita bisa menarik investor dan juga bisa membantu Indonesia khususnya Provinsi Riau dan mengedukasi masyarakat bahwasanya Riau telah memiliki langkah konkret dan juga beberapa program seperti Green Riau dan sebagainya menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah terkait karhutla,” harap Simon.
Asisten II Setdaprov Riau Helmi D menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi internasional dalam bidang edukasi dan sosialisasi lingkungan menjadi langkah positif untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla.
“Kita apresiasi dan kita sambut baik kedatangan mereka, juga mereka akan menjalin kerjasama dengan Pemprov Riau terkait edukasi dan sosialisasi tentang lingkungan dan kebakaran hutan. Hal ini tentu menjadi kabar baik dan kita tunggu undangan beliau,” sambut Helmi.
Dia menilai Riau memiliki posisi strategis dalam agenda pengendalian perubahan iklim nasional. Dengan luas lahan gambut mencapai hampir 5 juta hektare atau lebih dari 40 persen wilayah daratan provinsi, Riau memegang peran penting dalam pencapaian target netral karbon Indonesia pada 2060.
Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, lahan gambut dan kawasan hutan di Riau juga menjadi habitat berbagai satwa liar yang terancam punah, seperti harimau Sumatra dan gajah Sumatra. Karena itu, menurut Helmi, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan membutuhkan kolaborasi pemerintah, pemangku kepentingan, hingga mitra internasional.
"Kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemangku kepentingan, dan negara tetangga diperlukan agar upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla semakin efektif ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengaku, perhatian SIIA kepada Pemprov Riau juga terlihat dari kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan besar seperti RAPP (April Group) dan sebagainya.
“Jadi, kajian-kajian ini penting untuk mengantisipasi kebakaran hutan terutama mitigasi bencana jangka panjang, yang bertujuan untuk keberlangsungan atau keberlanjutan hidup masyarakat kita,” ujar Helmi.
Ia berharap melalui kerjasama yang dijalin kedepannya melalui sosialisasi dan edukasi terkait karhutla dan upaya yang dilakukan Pemprov Riau dapat membantu stigma masyarakat Singapura dapat berubah secara perlahan.
