REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah sebagai salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal.
Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Barat Boy Hary Novian mengatakan siap berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan penyelenggaraan haji dan umrah agar aktivitas ekonomi dari sektor tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca Juga
Kemenhaj Hapus Skema Lunas Tunda Ganti, Tutup Celah Jual Beli Porsi Haji Khusus
Pemerintah Usulkan Skema Biaya Haji 2027 Tetap 60:40, Jamaah Tanggung 40 Persen
Bagaimana Membedakan Bisikan dari Allah, Nafsu, dan Setan? Ini Penjelasan Imam Al Ghazali
"Kami dari Kanwil Kemenhaj Jabar akan mendorong para stakeholder (pemangku kepentingan) penyelenggara haji dan umrah, seperti travel, PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), dan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), agar memanfaatkan dan melibatkan usaha masyarakat lokal," ujarnya, Ahad (19/7/2026).
Menurut dia, potensi ekonomi dari ekosistem haji dan umrah di Jawa Barat sangat besar. Setiap tahun, jumlah masyarakat Jawa Barat yang melaksanakan ibadah umrah diperkirakan mencapai 400 ribu hingga 600 ribu orang, ditambah sekitar 30 ribu jamaah haji reguler.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menilai potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian masyarakat di daerah.
"Untuk itu, Kemenhaj Jabar mengimbau kepada jamaah agar ke depan memprioritaskan membeli oleh-oleh di Indonesia. Selain itu, pemerintah kini juga mewajibkan komponen konsumsi jamaah di Tanah Suci, seperti beras dan bumbu-bumbuan, dipasok langsung dari Indonesia," katanya.
