Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempertahankan predikat sebagai provinsi ramah anak yang telah disandang sejak 2022.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (20/7).
“Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini terus terang saja sejak tahun 2022 dianggap sebagai provinsi yang ramah terhadap anak. Dan ini yang harus kita pertahankan, kita jaga bersama-sama,” kata Pramono.
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang telah diberikan kepada lebih dari 707 ribu pelajar di Jakarta.
“Maka di Jakarta ini ada yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, dibagikan 707 ribu lebih kepada siswa-siswa di Jakarta,” kata Pramono.
Ia berharap seluruh anak di Jakarta dapat terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan.
"Kalau kemudian ingin meneruskan pendidikan sampai setinggi-tingginya, Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang untuk memberikan bantuan bagi anak-anak kita semuanya," ujar Pramono.
Pramono menegaskan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam membangun kota yang ramah anak. Karena itu, ia mengajak seluruh anak memanfaatkan kesempatan belajar yang telah difasilitasi pemerintah.
“Jadi intinya kami Pemerintah DKI Jakarta dalam persoalan pendidikan anak-anak memberikan perhatian sepenuhnya,” tambah Pramono.
Selain bantuan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga akan melanjutkan program pemutihan ijazah bagi lulusan yang belum dapat mengambil ijazah karena kendala biaya. Tahun lalu, sekitar 6.200 ijazah berhasil ditebus melalui kerja sama dengan Baznas (Bazis), sementara program serupa kembali dilanjutkan di tahun ini.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto mengapresiasi berbagai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai berpihak pada kepentingan anak.
“Berbagai kebijakannya berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan betul-betul menciptakan suasana pemenuhan hak anak secara optimal,” ujar kak Seto.
