JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menambah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Namun, pembangunan RPTRA ke depan tidak lagi harus berukuran besar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih memanfaatkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang lebih dekat pemukiman warga.
“Kita terus akan melanjutkan dan seperti yang berulangkali kami sampaikan untuk RPTRA tidak lagi dengan konsep yang besar-besar, tapi apa pun, terutama kalau kemudian ada fasos-fasum yang bisa dibuat untuk RPTRA, saya mendorong untuk segera dilakukan itu,” ucap Pramono usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (20/7/2026).
Baca juga: Pramono Cerita Diledek Istri Usai Argentina Gagal Juara Piala Dunia 2026
Saat ini, Jakarta baru punya 324 RPTRA yang tersebar di beberapa wilayah.
Pemanfaatan lahan fasos dan fasum menjadi salah satu cara untuk menambah jumlah RPTRA, terutama di kawasan yang masih minim ruang bermain anak.
Kebijakan tersebut juga menjawab keluhan masyarakat yang menilai sejumlah RPTRA lokasinya masih cukup jauh dari permukiman warga.
Pramono berharap, selama tersedia lahan fasos maupun fasum, pembangunan RPTRA dapat terus dilakukan sehingga akses masyarakat terhadap ruang bermain anak semakin mudah.
“Karena bagi saya, ingin Jakarta ruang bermainnya lebih banyak, lebih hijau, lebih nyaman, lebih aman, dan bagi siapa pun bisa memanfaatkan itu," ucapnya.
Selain menambah RPTRA Pramono juga menjamin anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang optimal melalui berbagai program bantuan.
Saat ini, lebih dari 707.000 siswa menerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Baca juga: Kami Akan Bertindak atas Nama Negara, Ultimatum Said Iqbal ke Kantor Laundry yang Tahan Ijazah
Sementara itu, sekitar 15.900 mahasiswa memperoleh bantuan melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Maka kami, Pemerintah DKI Jakarta, dalam persoalan pendidikan anak-anak memberikan perhatian sepenuhnya. Kami memberikan bantuan kepada lebih dari 707.000 penerima KJP. Untuk mahasiswa, kurang lebih 15.900 penerima KJMU," kata Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan.
Tahun lalu, sekitar 6.200 ijazah berhasil ditebus melalui kerja sama dengan Baznas (Bazis) DKI Jakarta dan program tersebut kembali dilanjutkan pada tahun ini.
"Bagi saudara-saudara yang ijazahnya belum terambil, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan turun tangan untuk memutihkan ijazah tersebut. Biayanya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
