Grid.ID - Inilah kisah haru Rahmi, rela tempuh perjalanan 7 jam demi bertemu Dedi Mulyadi. Ternyata niatnya ingin lanjutkan kuliah lagi.
Sejak pagi hari, Rahmi (20) terus memperhatikan pintu masuk Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (18/7/2026). Di sisi Rahmi, ibunya, Desmawarni (40), tampak beberapa kali bangkit dari tempat duduk sebelum kembali menunggu.
Keduanya datang dengan satu tujuan, yakni bertemu sosok yang mereka harapkan mampu membantu mengubah perjalanan hidup Rahmi, yaitu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Rahmi dan ibunya bukan bagian dari peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Barat. Mereka juga tidak hadir sebagai undangan acara tersebut.
Kehadiran mereka membawa sebuah harapan besar agar Rahmi dapat kembali melanjutkan pendidikan di bangku kuliah setelah sebelumnya harus berhenti lantaran kondisi ekonomi keluarga tidak lagi sanggup membiayai kebutuhan pendidikannya.
"Tau KDM (Kang Dedi Mulyadi) datang dari Pak Putra, dosen saya. Saya mau minta bantuan biaya kuliah," kata Rahmi, dikutip dari Kompas.com.
Keinginan untuk kembali mengenyam pendidikan membuat Rahmi bersama ibunya berangkat sejak waktu subuh dari Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan.
Dengan menggunakan kendaraan travel, keduanya harus melewati perjalanan kurang lebih tujuh jam hingga tiba di Kota Padang. Selama perjalanan, tujuan mereka tetap sama, yakni bertemu dengan Dedi Mulyadi yang selama ini dikenal kerap memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui media sosial maupun saat melakukan kunjungan langsung.
Sebelumnya, Rahmi telah diterima sebagai mahasiswa Program Studi S-1 Teknik Komputer di Politeknik Negeri Padang Kampus Lubuk Malako, Solok Selatan.
Namun, langkahnya untuk meraih gelar sarjana harus terhenti setelah menjalani perkuliahan selama satu semester. Ketika mendekati jadwal ujian semester, Rahmi terpaksa berhenti kuliah karena kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembayaran biaya pendidikan.
"Putus kuliah karena enggak ada biaya kuliah. Kemarin daftar Rp 3 juta. Uang semester Rp 2 juta. Uang pendaftaran saja baru dibayar," ujarnya.
"Sudah satu semester kuliah, putus di tengah jalan. Pas mau masuk ujian," lanjut Rahmi.
Sejak saat itu, Rahmi hanya bisa menyaksikan teman-temannya tetap melanjutkan pendidikan, sementara ia kembali membantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rahmi bersama sang ibu tetap mengikuti jalannya acara dengan harapan bisa mendapat kesempatan berbincang langsung dengan Dedi Mulyadi. Namun, kesempatan yang mereka tunggu tersebut tidak kunjung terwujud.
Setelah menyampaikan pidato sekitar pukul 11.10 WIB, Dedi Mulyadi langsung bergegas menuju kendaraan taksi yang sudah menunggunya untuk menuju Bandara Internasional Minangkabau. Ia memang dijadwalkan kembali ke Jawa Barat pada siang hari.
Tidak ada agenda pertemuan, dialog, maupun sesi foto bersama warga. Rahmi pun hanya bisa melihat dari kejauhan saat kendaraan yang membawa Dedi perlahan meninggalkan area kampus.
"Tapi enggak bisa ketemu, enggak bisa ngobrol. Sedih enggak bisa ketemu," katanya lirih.
Di balik tekad Rahmi untuk kembali menempuh pendidikan, terdapat dukungan dan perjuangan dari kedua orang tuanya yang terus berupaya mewujudkan impian anak pertama mereka.
Ayah Rahmi sehari-hari mencari penghasilan dengan menjual bumbu giling basah ke berbagai pasar di wilayah Solok Selatan. Sementara itu, sang ibu, Desmawarni, turut bekerja membantu perekonomian keluarga.
"Kami punya empat anak. Semuanya sedang sekolah. Rahmi yang paling besar," kata Desmawarni.
Anak kedua baru masuk SMA, anak ketiga duduk di kelas VI SD, sedangkan si bungsu masih bersekolah di taman kanak-kanak.
"Banyak pengeluaran," ujarnya.
Keluarga tersebut tinggal di rumah kayu semi permanen di dekat Asrama Polisi Sungaki, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo.
"Kami cuma tinggal di rumah kayu semi permanen. Kecil, dengan enam orang anggota keluarga," tuturnya.
Desmawarni mengetahui kedatangan Dedi Mulyadi dari dosen Rahmi yang menyarankan agar mereka mencoba meminta bantuan.
"Pak Putra bilang, coba berjuang. Mana tahu ada jalan keluar biar Rahmi bisa lanjut kuliah," katanya.
Meski belum berhasil menemui Dedi Mulyadi secara langsung, Desmawarni tetap berusaha agar perjuangannya tidak sia-sia. Ia kemudian menitipkan informasi dan data keluarganya melalui salah satu staf yang bekerja bersama Dedi Mulyadi.
"Tadi cuma sempat papasan, enggak sempat ngadu. Cuma saya titip ke stafnya data keluarga kami," ujarnya.
Desmawarni juga mengaku keluarganya belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), meski sudah dua tahun mengajukan permohonan.
"Kami enggak dapat PKH. Padahal sudah dua tahun daftar," katanya.
Rahmi bersama ibunya pun akhirnya pulang dari Auditorium UNP tanpa mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang yang mereka harapkan. Meski demikian, keduanya tetap menyimpan harapan bahwa data keluarga yang sudah disampaikan kepada staf Dedi Mulyadi dapat menjadi peluang bagi Rahmi untuk kembali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki rencana untuk kembali menerapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Ia bahkan menegaskan siap melakukan efisiensi terhadap anggaran operasional gubernur apabila langkah tersebut diperlukan demi menjaga keberlangsungan program pendidikan gratis di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi sebagai respons atas mencuatnya usulan dari sejumlah anggota DPRD Jawa Barat yang menginginkan pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri.
Meski usulan tersebut datang dari beberapa anggota dewan yang membidangi sektor pendidikan, Dedi menegaskan sikap Pemprov Jabar tetap konsisten, yakni mempertahankan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SMA dan SMK negeri.
"Pemprov Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh bahwa pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap gratis," ujar Dedi, dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi memastikan peserta didik di sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah, sehingga tidak dikenakan biaya pendidikan.
Ia mengungkapkan, kondisi fiskal daerah saat ini memang sedang tertekan karena penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat mengalami penundaan. Meski demikian, menurut Dedi, situasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Jawa Barat akan terus menerapkan langkah efisiensi sekaligus mengalihkan anggaran dari pos-pos yang dianggap kurang mendesak ke sektor yang lebih prioritas, termasuk pendidikan.
Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga mutu pendidikan di Jawa Barat agar setiap anak tetap dapat memperoleh hak belajar tanpa terbebani biaya pendidikan.
"Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat," katanya. (*)
Artikel Asli
