Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur tengah merancang layanan aplikasi perizinan tambang yang transparan untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli).
Pembuatan aplikasi tersebut sesuai instruksi Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim supaya proses perizinan tambang terhindar dari kasus pungli. Sebab sebelumnya, Aris Mukiyono Mantan Kepala Dinas ESDM Jatim ditangkap oleh Kejati Jatim karena kasus tersebut.
Aftabuddin Rijaluzzaman Kepala Dinas ESDM Jatim yang baru dilantik pekan kemarin menyatakan, aplikasi perizinan tambang tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi di Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim.
“Ini kita siapkan aplikasinya. Sekarang sedang finalisasi dengan teman-teman dari BKD yang sudah punya pengalaman aplikasi tentang ASN yang sudah diakui nasional, nah kita belajar dari itu,” ujar Aftabuddin dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Aftabuddin menargetkan aplikasi perizinan tambang terbaru akan segera diluncurkan dalam waktu dekat dan diresmikan langsung oleh Gubernur Jatim.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching nanti dan Ibu Gubernur Khofifah langsung yang melaunching,” jelasnya.
Berdasarkan arahan Khofifah, proses perizinan tambang yang baru ini harus lebih efisien dan efektif serta meminimalisir pertemuan tatap muka untuk mencegah pungli.
“Jadi, seperti harapannya Ibu Gubernur, bagaimana agar proses perizinan tambang ini menjadi lebih efisien, efektif, akuntabel, dan berupaya bagaimana agar tidak lagi ketemu orang ketemu orang,” ujarnya.
Aftabuddin menyebut, aplikasi itu nantinya akan berbasis AI agar segala proses perizinan berjalan efektif dan memudahkan.
“Kita upayakan semaksimal mungkin orang ketemu sistem. Insya Allah kita buat berbasis artificial intelligence (AI) nanti, sehingga segala macam konsultasi dijawab oleh AI langsung,” pungkasnya. (wld/saf/ipg)
