Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik rencana pemerintah yang akan melibatkan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hasto, pelibatan kampus sebagai pengelola SPPG tidak sesuai dengan fungsi utama perguruan tinggi.
“Rancu. Fungsi kampus kan penguasaan ilmu pengetahuan, kemudian melakukan riset, dan penguasaan teknologi terapan. Jadi, itu tidak tepat sasaran,” katanya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, pada Senin (20/7/2027).
Hasto menegaskan, kritik tersebut bukan difokuskan pada tujuan program MBG, melainkan pada metode pelaksanaan yang menurutnya terlalu top down.
Ia mengatakan, partainya telah memiliki berbagai model program peningkatan gizi yang pernah diterapkan di sejumlah daerah, seperti Surabaya hingga Banyuwangi.
Model tersebut menurutnya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, termasuk melibatkan warung-warung di sekitar sekolah sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan warga.
“Itu kemudian secara gotong royong dibagi tanggung jawab bersama-sama,” ucapnya.
Menurut Hasto, konsep penyediaan makan bergizi itu lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada proyek.
Dengan demikian, tujuan meningkatkan gizi anak dapat tercapai tanpa mematikan usaha kecil yang telah lebih dulu tumbuh di lingkungan sekitar sekolah.
“Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah metodologi, pendekatan, dan pelaksanaannya. Gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi,” pungkasnya.(ris/saf/ipg)
