Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah agar tepat sasaran. Menurutnya, Pemda berperan penting untuk memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang masih menempati rumah tidak layak huni.
"Oleh sebab itu saya mengimbau kepada teman-teman daerah minggu depan datanya diperlihatkan, yang mana yang kuotanya masih kurang tolong segera betul-betul teman-teman di daerah bertanggung jawab untuk membela masyarakat miskinnya untuk bisa rumahnya mendapat [program] bedah rumah," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tomsi mengungkapkan bahwa proses penetapan Calon Penerima Bantuan (CPB) di berbagai daerah masih perlu dipercepat. Hingga saat ini, jumlah CPB yang telah ditetapkan baru mencapai 124.376 unit dari target 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Karena itu, ia mendorong Pemda berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memanfaatkan data masyarakat miskin Desil 1 sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
Selain itu, ia juga mengingatkan Pemda agar mendahulukan masyarakat miskin ekstrem yang berada pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 sebagai penerima manfaat. Menurutnya, prioritas tersebut penting mengingat masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
"Beberapa hari yang lalu saya berkeliling dan saya melihat sangat memprihatinkan, ada yang toilet sama dapur jadi satu, kemudian ada yang mau roboh, bocor di kiri kanan, kemudian lantainya tanah," ungkapnya.
Tomsi berharap Pemda memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk mempercepat penyelesaian pendataan dan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang kita cintai," pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pembicara, yaitu Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) R. An An Andri Hikmat. Forum tersebut turut diikuti secara virtual oleh jajaran Pemda dari seluruh Indonesia.
(akd/ega)
