jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan surat yang dikirim partainya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait permintaan data kader yang diduga terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini belum mendapat balasan.
Hasto mengatakan PDIP masih menunggu respons resmi dari BGN. Apabila surat tersebut tetap tidak dijawab, partainya akan kembali mengirimkan surat serupa.
BACA JUGA: Satgas MBG Sidak Dapur Karangsono Jember, Temukan Indikasi Pelanggaran Prosedur
"Kami sudah melarang anggota dan kader PDIP terlibat dalam program tersebut maka ketika muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP, kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban. Kami tunggu, kalau tidak ada kami akan kirim surat kembali," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).
Menurut Hasto, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 itu ditandatangani dirinya bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.
BACA JUGA: Desak Perbaikan Tata Kelola, Mitra Dapur MBG Bagikan Sayuran Gratis di Depan Grahadi
Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan mantan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan maupun manajemen SPPG.
"Itu karena Nanik S Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan seluruh partai politik ikut dalam pengadaan dan juga manajemen SPPG," ujarnya.
BACA JUGA: Satgas MBG Probolinggo Temukan Catatan Teknis di Dua SPPG, IPAL Jadi Perhatian
Hasto menjelaskan sebelumnya DPP PDIP juga telah menerbitkan surat tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader, baik di eksekutif, legislatif maupun struktur partai, memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan.
Menurutnya, program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak boleh dijadikan ladang bisnis.
"Program yang didesain dengan misi baik untuk rakyat jangan sampai disalahgunakan, termasuk untuk kepentingan pemburu rente yang mencari keuntungan sehingga rakyat justru dikorbankan," tuturnya.
Hasto menegaskan PDIP akan memanggil dan meminta klarifikasi apabila ada laporan mengenai kader yang terbukti terlibat dalam pengelolaan MBG.
Jenis sanksi, lanjut dia, akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
"Begitu ada laporan kami langsung undang klarifikasi. Sanksinya tergantung jenis pelanggarannya. Program untuk rakyat tidak boleh dikomersialisasikan," katanya.
Namun, hingga kini PDIP mengaku belum mengetahui siapa kader yang dimaksud dalam pernyataan Nanik sehingga masih menunggu data resmi dari BGN.
"Yang dimaksud kader PDIP itu siapa? Kami masih menunggu penjelasan karena saat itu disebut seluruh partai terlibat," ucap Hasto.
Dalam kesempatan itu, Hasto menegaskan PDIP tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kritik partainya lebih diarahkan pada pola pelaksanaan yang dinilai terlalu top down.
Dia menilai peningkatan gizi masyarakat seharusnya melibatkan potensi lokal, termasuk warung rakyat dan masyarakat sekitar sekolah.
Hasto juga mencontohkan sejumlah program peningkatan gizi yang pernah dijalankan kader PDIP di berbagai daerah, seperti Surabaya, Bantul, dan Banyuwangi, yang menurutnya lebih berbasis partisipasi masyarakat.
"Yang dikritik PDIP sejak awal adalah sisi pelaksanaannya, metodologinya, dan pendekatannya. Meningkatkan gizi rakyat merupakan bagian dari platform PDI Perjuangan," kata Hasto. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
