Rencana pemerintah menerapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun dinilai berpotensi menciptakan peluang bisnis baru bagi industri asuransi. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran seiring bertambahnya penyaluran pembiayaan perumahan.
Pengamat asuransi Wahyudin Rahman mengatakan semakin panjang tenor KPR akan memperluas akses masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memiliki rumah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah polis asuransi yang melekat pada fasilitas kredit perumahan.
“Menurut saya, skema KPR tenor 40 tahun berpotensi memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berusia muda. Bagi industri asuransi, ini membuka peluang peningkatan bisnis asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran, namun juga meningkatkan eksposur risiko jangka panjang dan pencadangan sehingga memerlukan pengelolaan risiko, penetapan premi, dan reasuransi yang lebih kuat,” ujar Wahyudin kepada Warta Ekonomi, Senin (20/7/2026).
Meski membuka peluang pertumbuhan bisnis, Wahyudin mengingatkan tenor pembiayaan yang lebih panjang juga akan meningkatkan eksposur risiko perusahaan asuransi. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat strategi underwriting, perhitungan aktuaria, manajemen aset dan liabilitas, serta kapasitas reasuransi.
“Secara umum industri memiliki pengalaman mengelola risiko jangka panjang, terutama perusahaan asuransi jiwa. Namun, diperlukan penyesuaian underwriting, aktuaria, manajemen aset-liabilitas, dan kapasitas reasuransi,” katanya.
Ia menambahkan, dampak positif terhadap industri akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan tersebut. Apabila penyaluran KPR meningkat, perusahaan asuransi berpotensi memperoleh tambahan premi yang dapat menopang pertumbuhan pendapatan.
“Jika implementasinya berjalan baik dan volume KPR meningkat, skema ini berpotensi memberikan tambahan premi yang positif dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ujarnya.
Meski demikian, Wahyudin memperkirakan kontribusi kebijakan tersebut terhadap industri asuransi jiwa masih relatif terbatas. Ia memperkirakan pertumbuhan premi hanya bertambah sekitar 1-2% secara tahunan karena tambahan premi tetap harus diimbangi dengan kewajiban pencadangan sesuai ketentuan PSAK 117.
“Secara umum mendorong namun tidak terlalu signifikan. Asumsi pertumbuhan 1-2% year on year (yoy). Hal ini karena pencadaran dan metode pencatatan sesuai PSAK 117,” kata Wahyudin.
Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan industri asuransi jiwa masih mencatat pertumbuhan premi pada awal tahun. Hingga kuartal I-2026, premi tunggal tumbuh 7,4% secara tahunan menjadi Rp19,10 triliun.
Baca Juga: Ada Biaya Asuransi Jiwa dalam Skema KPR 40 Tahun, Cicilan Bisa Membengkak
Baca Juga: Ekonom Ingatkan Bahaya KPR 40 Tahun, Waspada Gagal Bayar Bisa Mengintai
Di sisi lain, kanal distribusi bancassurance tetap menjadi kontributor terbesar pendapatan premi industri dengan nilai mencapai Rp18,54 triliun pada kuartal I-2026 atau tumbuh tipis 0,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo mengatakan dominasi bancassurance menunjukkan kolaborasi antara perbankan dan perusahaan asuransi masih menjadi model distribusi yang efektif dalam menjangkau masyarakat.
“Kanal bancassurance masih menjadi kontributor terbesar dengan pendapatan premi sebesar Rp18,54 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara perusahaan asuransi jiwa dan perbankan masih menjadi model distribusi yang sangat efektif dalam menjangkau masyarakat,” ujar Albertus.
