JAKARTA, KOMPAS – Hasil pemutakhiran data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunjukkan, pemilih masih didominasi oleh generasi Milenial dan generasi Z. Karena itu, KPU berupaya menyiapkan strategi baru untuk mendekati kedua kelompok generasi itu, salah satunya dengan mengembangkan teknologi informasi. Meski demikian, Badan Pengawas Pemilu mengingatkan hal yang perlu segera dilakukan KPU adalah memperbaiki data pemilih karena masih ada data yang rancu.
Dalam Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/7/2026), KPU menetapkan total pemilih nasional, baik di dalam maupun luar negeri, sebanyak 214.354.667 orang. Angka ini meningkat 1,17 persen dibandingkan PDBP Semester II Tahun 2025.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos menjabarkan, data itu terdiri dari sekitar 212,4 juta pemilih dalam negeri dan setidaknya 1,9 juta pemilih luar negeri. Dari dalam negeri, data yang terhimpun berasal dari 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.285 kecamatan, dan 83.737 kelurahan.
Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan pemilih terbesar, yakni sekitar 37,75 juta jiwa. Sementara itu, Papua Tengah menjadi provinsi paling sedikit pemilih, yaitu sekitar 1,16 juta.
Di antara data-data tersebut, Betty juga menyoroti kelompok umur atau generasi yang masuk dalam data pemilih. Sebagian besar pemilih berasal dari generasi muda, yakni Milenial dan generasi Z. Bahkan, pemilih Milenial menyentuh 68,87 juta atau sekitar 32,13 persen dari total pemilih nasional.
“Lalu mengikut setelahnya Gen Z 24,56 persen (52,63 juta). Kemudian, Gen X 27,13 persen (58,15 juta), kemudian 14,29 persen di usia generasi baby boomer dan 1,89 persn di pre-boomer,” papar Betty.
Jika dibandingkan dengan catatan KPU pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, generasi Milenial memang telah mendominasi dengan jumlah 66,8 juta. Setelah itu, menyusul Gen Z dengan jumlah 46,8 juta. Kedua generasi muda ini dikenal melek teknologi sehingga KPU memandang perlu memikirkan strategi sosialisasi yang baru.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, komposisi yang dominan menjadikan generasi muda ini prioritas. Saat ditemui usai rapat, dia memaparkan, KPU tengah memikirkan sejumlah strategi untuk menggaet para Milenial dan generasi Z ini agar ikut menyalurkan suaranya dalam Pemilu.
Afifuddin menyebut, pendekatan yang dilakukan tidak melulu dalam pertemuan formal. Bahkan, KPU tengah menggaet berbagai kelompok, mulai pelaku hobi hingga ojek daring dengan menggunakan berbagai gawai dan teknologi.
“Sebenarnya kami sangat ingin lebih pop, lebih menggaulkan metode sosialisasi kita. Di daerah juga melakukan pengembangan metode sosialisasi, mengajak orang menggunakan HP (ponsel pintar) ini juga sangat berkembang,” ujarnya saat ditemui usai rapat.
Berkelanjutan
Menurut Afifuddin, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan rutin dilakukan setiap enam bulan. Jadi, pembaruan data tidak hanya dilakukan menjelang Pemilu, tetapi rutin dilakukan untuk melihat potensi para pemilih, termasuk dari kelompok generasi di dalamnya.
“Ini menjadi tugas kami sehingga di antara non tahapan (pemilu), yang kami harus lakukan adalah pemutakhiran daftar pemilih. Semakin menjelang Pemilu, akan semakin valid karena lebih banyak melakukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mendapatkan update masukan dan catatan hasil yang dilakukan teman-teman,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memberikan catatan kritis terhadap pendataan pemilih. Dia menyebut setidaknya kurang dari 10.000 data yang masih rancu sehingga perlu diperbaiki.
“Tadi data yang kita lihat, kurang dari 10.000, sekitar 5.000-7.000 jika dibandingkan se-Indonesia. Jadi, dari semester ke semester itu perlu banyak perbaikan. Ke depannya kami juga ikut dalam proses di rekapitulasi, sehingga nanti ada perbaikan lagi tentang data ini dari Bawaslu,” ujarnya.
Rapat pleno ini juga dihadiri perwakilan dari sejumlah lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan yang lainnya. Sementara itu, perwakilan partai politik hingga organisasi sipil terkait pemilu juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Hadir mewakili Mendagri, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi menyatakan dukungan pihaknya dalam menyuplai data bagi pembaruan data pemilih ini. Dia berujar, sumber pertama dari sinkronisasi data oleh KPU ini berasal dari transaksi data kependudukan yang ada di sistem informasi administrasi kependudukan terpusat.
“Kami berharap apa-apa yang sudah dikerjakan selama ini, kerja sama kolaborasinya bisa terus bagus. Kami akan support penuh, Pak Ketua KPU, bahkan dengan Bawaslu juga paling lambat minggu depan sudah ada perjanjian kerja sama,” kata Teguh di dalam rapat tersebut.
