Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku prihatin dengan tertangkapnya Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK.
Tito mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi terhadap kepala daerah, mulai dari pembekalan melalui retret kepala daerah, penguatan sistem keuangan yang lebih transparan, hingga pembinaan secara berkala.
"Saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).
Ia menambahkan, para kepala daerah juga pernah dikumpulkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul untuk mendapatkan arahan terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, kasus korupsi masih tetap terjadi.
"Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.
Menurut Tito, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengontrol perilaku setiap kepala daerah karena mereka merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.
"Kita kan enggak bisa. Pertama, mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya," ucapnya.
Karena itu, ia menilai faktor integritas pribadi menjadi kunci utama dalam mencegah tindak pidana korupsi.
"Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," katanya.
Tito berharap OTT yang kembali menjerat kepala daerah dapat menjadi pelajaran bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta menjauhi praktik korupsi.
"Jadi saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," tegas Tito.
OTT KPKBupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terjaring dalam OTT KPK bersama 18 orang lainnya. OTT ini terkait dugaan penerimaan bupati dalam proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Tujuh orang yang diamankan, termasuk bupati, tengah dibawa menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.
Belum ada komentar dari Lalu Ahmad soal OTT ini.
