Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengkritik pemblokiran anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dianggap sebagai anggaran kementerian karena tidak bisa digunakan.
"Kita ke depannya juga mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik aja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita enggak bisa pakai," kata Budi pada rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Advertisement
Menurut Budi, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan 2025 hanya 42,9 persen atau terendah dalam sejarah Kementerian Kesehatan. Rendahnya serapan anggaran tersebut salah satunya akibat pemblokiran anggaran sebesar Rp 12,3 triliun.
"Pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9 persen. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya, tapi tidak bisa kita pakai ya, tidak bisa kita cairkan," kata Budi.
Padahal, kata dia, apabila anggaran yang diblokir tidak dihitung, realisasi anggaran Kementerian Kesehatan sebenarnya mencapai 93 persen.
