JAKARTA, KOMPAS — Meski mendapat sorotan buruk dari lembaga pemeringkat asing sejak awal tahun ini, Presiden Prabowo Subianto menilai kabinet yang dipimpinnya sudah menyelesaikan 110 masalah. Ia mengklaim langkah-langkah yang diambil pemerintah sudah tepat.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/7/2026). Dalam kesempatan itu, hadir para menteri, wakil menteri, kepala badan dan lembaga, serta para wakilnya.
Dalam pengantar yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Prabowo menyontohkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai lembaga eksportir tunggal bagi tiga komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yaitu kelapa sawit, nikel, dan batubara.
”Tadinya kita ditakut-takuti bahwa ada global rating agency yang nanti akan kasih rapor jelek ke Indonesia. Tapi, S&P sendiri malah menyebut bahwa pembentukan PT DSI adalah langkah tepat dan kita tetap (mendapat) outlook (proyeksi) stabil," tutur Prabowo.
Prabowo menjelaskan, PT DSI yang akan mulai beroperasi penuh pada 1 September 2026 menjadi instrumen negara untuk tata kelola ekspor beberapa komoditas. Dengan mekanisme baru ini, tata kelola ekspor lebih terbuka karena dapat diketahui berapa harga transaksi yang sebenarnya serta berapa devisa yang semestinya diperoleh negara.
"Biasa, pertama-tama banyak yang nyinyir, tapi ternyata ternyata dunia luar mengakui bahwa langkah Indonesia ini yang benar," tambah Prabowo.
Prabowo pun menyebut ada kelompok-kelompok yang selalu menginginkan Indonesia jatuh. Lagi-lagi, ia mempertanyakan rasa patriotisme dan cinta Tanah Air dari kelompok tersebut.
Prabowo menjelaskan, saat ini implementasi ekspor SDA satu pintu masih melalui tahap transisi sejak mulai berlaku pada 1 Juni 2026 lalu. Targetnya, pada 1 September 2026 nanti kebijakan itu akan berlaku penuh.
"Ini akan membuat kita benar-benar (mengetahui) ke mana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia harganya Rp 17.000 atau Rp 15.000 per kilogram. Padahal, harga di internasional Eropa itu Rp 27.000 per kilogram. Siapa yang menikmati Rp 13.000 nya? Ini hampir 50 persen," tuturnya.
Praktik under invoicing maupun transfer pricing yang membuat nilai ekspor lebih rendah ini dinilainya sebagai potensi devisa yang hilang. Dengan operasional PT DSI yang sudah berlangsung sekitar satu bulan setengah, menurut Prabowo, devisa yang berhasil dikelola telah mencapai 10,5 miliar dolar AS.
"Ternyata, dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap antara harga yang dijual Indonesia dan harga di internasional itu bedanya minimal 30 persen, mendekati 40 persen. Begitu ada PT DSI, (perbedaan harga itu) sudah hampir menyatu," tambah Prabowo.
Oleh karena itu, Presiden pun meminta jajarannya tidak cepat puas, apalagi takut dengan rating yang diberikan lembaga global. "Bukan kita harus selalu puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi, saudara-saudara, percaya pada kekuatan-kekuatan kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan fundamental kita sendiri," tambahnya.
Dalam kesempatan Prabowo juga membanggakan keberadaan rawa yang bisa diolah menjadi lahan pertanian di Indonesia. "Kita sudah mulai dipandang dan kita akan buktikan, saya yakin dan percaya, kita akan jadi lumbung pangan dunia," tambahnya.
Dalam pengantarnya, Presiden juga mengklaim sudah menyelesaikan 110 masalah dalam 18 bulan pemerintahannya. Ini, menurutnya, bukan prestasi kecil. "Kalau kita berprestasi, kita akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain (yang menghormati) kalau kita tidak menghormati bangsa sendiri," tambahnya.
Seusai sidang kabinet, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjelaskan pernyataan Presiden yang seakan meminta kabinetnya tak mendengarkan lembaga pemeringkat global.
"Bukan enggak percaya (pada lembaga global). Gimana, ya, sebelumnya, kan, lembaga-lembaga pemeringkat menyebutkan kita fundamentalnya jelek. Moody's, Fitch, segala macam. Ternyata S&P keluar, kan, bagus, outlook stable. Jadi memang kondisi ekonomi kita tidak seburuk yang dibilang oleh lembaga pemeringkat sebelumnya," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Kalaupun S&P tidak menilai positif, menurut Purbaya, pemerintah Indonesia perlu mencari sesuatu yang dapat membuktikan bahwa arah perekonomian Indonesia saat ini betul-betul positif.
Sejauh ini, menurutnya, pertumbuhan ekonomi masih lumayan cepat. "Harga minyak, kan, kemarin sedang tinggi-tingginya, tapi kita masih survive. Itu harusnya memang dinilai seperti itu. Jadi, bukannya enggak percaya, tapi memang ada sebagian (lembaga) yang melakukan penilaian terlalu dini," tambahnya.
