Kemenhub mengusulkan penambahan anggaran untuk menjamin keberlanjutan layanan angkutan laut perintis hingga akhir 2026.
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penambahan anggaran untuk menjamin keberlanjutan layanan angkutan laut perintis hingga akhir 2026.
Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan operasional di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan konektivitas masyarakat di wilayah terpencil tetap terjaga.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga layanan angkutan perintis agar tetap berjalan meski sebelumnya sempat mengalami penundaan. Menurutnya, Kemenhub telah menyiapkan berbagai strategi agar operasional kapal tidak terhenti.
"Layanan perintis tetap kita laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kita menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti," ujar Dudy dalam keterangan resmi, Senin (20/7/2026).
Selain mengajukan tambahan anggaran, Kemenhub melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayaran, serta tingkat muatan. Koordinasi dengan operator kapal, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga diperkuat untuk memastikan pelayanan berlangsung tanpa hambatan.
Dalam jangka panjang, Kemenhub menilai keberlanjutan layanan angkutan perintis membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih kuat. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas armada, pengembangan infrastruktur pelabuhan, integrasi sistem logistik nasional, serta penguatan konektivitas antarmoda agar layanan semakin efisien.
Dudy mengatakan subsidi angkutan perintis merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjamin pelayanan dasar transportasi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengoperasikan 107 trayek kapal perintis, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal khusus ternak, serta 18 trayek rede transport. Seluruh layanan tersebut berperan menjaga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di daerah yang belum terlayani transportasi komersial secara memadai.
Usulan tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penghentian layanan sehingga konektivitas antarpulau dan distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga hingga akhir tahun.
(Febrina Ratna Iskana)
