JAKARTA, DISWAY.ID – Diplomasi kelapa sawit dinilai perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih proaktif agar mampu menjaga daya saing komoditas unggulan Indonesia di tengah meningkatnya berbagai hambatan perdagangan global.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu merespons kebijakan yang merugikan industri sawit, tetapi juga dapat mengantisipasi potensi diskriminasi sejak tahap penyusunan regulasi di negara tujuan ekspor.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengatakan diplomasi sawit idealnya berfungsi sebagai instrumen market intelligence yang mampu membaca arah kebijakan perdagangan internasional sebelum aturan tersebut diberlakukan.
BACA JUGA:Prabowo Heran Indonesia Produsen Sawit Terbesar, Kok Bisa Minyak Goreng Langka?
Menurutnya, keberhasilan diplomasi tidak hanya diukur dari penyelesaian sengketa dagang, melainkan juga dari kemampuan mencegah lahirnya kebijakan yang berpotensi menghambat ekspor sawit Indonesia.
"Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah ketika kita mampu meredam atau mencegah munculnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence," ujar Tungkot di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan, langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak positif, terutama melalui strategi diversifikasi pasar ekspor.
Upaya tersebut membuat ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya Uni Eropa, terus berkurang.
Saat ini, minyak sawit Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara seperti India, China, Pakistan, Bangladesh, sejumlah negara di Afrika, kawasan Uni Eropa, hingga Amerika Utara.
BACA JUGA:Program B50 Perkuat Kemandirian Energi Nasional dan Dukung Ekonomi Sawit Berkelanjutan
Menurut Tungkot, porsi ekspor sawit ke Uni Eropa kini hanya berada di kisaran 8 hingga 10 persen dari total ekspor nasional.
"Kondisi ini menunjukkan Indonesia tidak lagi bergantung pada pasar Uni Eropa karena tujuan ekspor semakin beragam," katanya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga terus memperkuat diplomasi sawit di tingkat internasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga organisasi terkait.
Berbagai program dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara-negara importir utama, partisipasi dalam misi dagang, advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, hingga dukungan terhadap penyelenggaraan forum dan konferensi sawit berskala global.
Sementara itu, Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menilai diplomasi sawit tetap menjadi kebutuhan strategis karena hambatan perdagangan terhadap komoditas tersebut masih terus bermunculan di berbagai negara.
- 1
- 2
- »
