Jakarta: Pemerataan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) didorong diperkuat. Pembangunan konektivitas dinilai harus memprioritaskan pemenuhan akses layanan dasar warga.
“Infrastruktur seharusnya bisa menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang menjadi kebutuhan hidup warga sehari-hari,” kata anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba Putri, dalam keterangannya, Senin, 20 Juli 2026.
Baca Juga :
1.095 Personel Kawal Penyampaian Aspirasi di Jakpus
Irine menyoroti peristiwa evakuasi pasien menggunakan perahu menembus ombak di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Selain itu, dia menyoroti sempat berhentinya subsidi angkutan kapal perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meskipun Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memastikan operasional kapal perintis di seluruh wilayah tetap berlanjut hingga akhir 2026, Irine meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas anggaran program. Dia berharap agar anggaran lebih berpihak pada kebutuhan nyata rakyat.
Ia menekankan agar ketersediaan dermaga, angkutan antarpulau yang aman, hingga fasilitas ambulans laut dimasukkan ke dalam desain pembangunan nasional.
“Di daerah kepulauan, pembangunan dermaga pelayanan masyarakat dan jalur transportasi antarpulau yang aman menjadi kebutuhan premier bagi mereka," ucap Irene.
Layanan penyeberangan perintis yang dikelola oleh ASDP. ANTARA/HO-ASDP.
Guna menyelesaikan persoalan layanan transportasi publik di kawasan kepulauan ini, Komisi V DPR bersama pimpinan DPR menggelar rapat pembahasan khusus bersama pemerintah.
“Kita akan coba mencari solusi yang bisa kita dorong kepada pemerintah. Sehingga, hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan layanan publik benar-benar hadir di tengah mereka, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan,” ucap Irine.
