Pada 17 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut para petani sebagai pahlawan pangan. Namun, di sisi lain, Prabowo juga menyentil para pihak yang menyatakan harga beras mahal.
“Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut tanam padi. Kalau petani nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya, suruh mereka tanam padi sendiri. Uenak aja,” ujarnya dalam acara panen raya bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.
Namun, perlu diingat, menyelaraskan kesejahteraan petani dengan keterjangkauan harga di tingkat konsumen bukanlah perkara mudah. Konsumen pangan juga rakyat yang juga membutuhkan pengayoman negara.
Sentilan Presiden tersebut berbenturan langsung dengan kenyataan pahit dompet masyarakat di tengah gelombang besar multitantangan harga pangan. Dera multitantangan harga pangan telah membuat upaya stabilisasi harga pangan kian sulit, lantaran menuntut penyelesaian per tantangan. Stok pangan yang berlimpah belum tentu menjadi jaminan harga terkendali aman.
Multitantangan itu mencakup tantangan eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi dunia dan konflik geopolitik telah memicu kenaikan harga sejumlah pangan impor dan pangan dalam negeri.
Dera multitantangan harga pangan membuat stok pangan yang berlimpah belum tentu menjadi jaminan harga terkendali aman.
Ketidakpastian ekonomi global membuat nilai tukar berbagai mata uang, termasuk rupiah, melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Perang AS-Israel versus Iran yang berlarut-larut juga memengaruhi harga energi, pangan, dan pupuk, serta rute dan biaya pelayaran logistik global.
Bawang putih dan kedelai yang diimpor Indonesia, misalnya, menjadi korbannya. Selama ini, sekitar 90-95 persen kebutuhan bawang putih dan 85-90 persen kedelai Indonesia bergantung pada impor.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 20 Juli 2026, harga rerata nasional bawang putih Honan tembus Rp 38.454 per kilogram (kg), naik 5,79 persen sejak awal Januari 2026. Harga itu melebihi harga acuan penjualan (HAP) bawang putih di tingkat konsumen yang dipatok Rp 38.000 per kg.
Dalam periode perbandingan yang sama, harga kedelai impor naik 1,52 persen menjadi Rp 13.723 per kg. Harga tersebut berada di atas HAP kedelai impor di tingkat konsumen yang ditetapkan Rp 12.000 per kg.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida, Senin (20/7/2026), Kemendag menyebutkan, kenaikan harga bawang putih juga dipengaruhi cuaca buruk di China. Saat ini, China sedang memasuki periode panen, yakni pada Juni-Agustus 2026.
Namun, pendistribusian hasil panen baru bawang putih tertunda lantaran curah hujan yang tinggi. Hal itu mengakibatkan keterlambatan pemasukan bawang putih ke Indonesia sekitar dua hingga tiga pekan.
Selain itu, kenaikan harga bawang putih juga ditentukan oleh perbedaan biaya logistik dari pelabuhan China menuju pelabuhan Indonesia di Medan, Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Beda biaya logistik China-Makassar dengan China- Surabaya, misalnya, bisa mencapai 100 dolar AS per ton atau sekitar Rp 2.000 per kg.
"Kami telah meminta para importir mempercepat realisasi impor bawang putih. Di samping itu, ada rencana penambahan pelabuhan masuk di wilayah timur," kata Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Neni Dwi Prehati.
Sementara itu, untuk menekan harga kedelai, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi 250.000 ton kedelai impor bagi perajin tahu dan tempe. Besaran subsidi itu senilai Rp 2.000 per kg.
Di sisi lain, harga minyak goreng di dalam negeri juga terpengaruh harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Belakangan ini, tingginya harga CPO dunia dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah yang dipicu konflik Selat Hormuz.
Merujuk data SP2KP Kemendag, per 20 Juli 2026, harga rerata nasional minyak goreng premium senilai Rp 22.465 per liter, naik 6,18 persen sejak awal Januari 2026. Harga rerata nasional Minyakita juga tembus Rp 15.864 per liter atau di atas HET di tingkat konsumen yang dipatok Rp 15.700 per liter.
Pemerintah sempat akan menaikkan HET Minyakita. Namun, pemerintah mengurungkan rencana lantaran harga CPO global masih bergejolak di lever harga tinggi. Sementara untuk meredam kenaikan harga minyak goreng, pemerintah mendistribusikan Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui Perum Bulog dan Id Food.
Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi justru lebih kompleks lantaran mengkombinasikan problem klasik, musiman, dan baru. Problem klasiknya berupa tingginya biaya logistik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Adapun problem musiman dan barunya antara lain berupa El Nino dan belum optimalnya pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meramal El Nino berlangsung pada Juli 2026 hingga Mei 2027. Artinya, El Nino itu bakal terjadi bersamaan dengan musim kemarau pada April-Oktober 2026 dan musim penghujan pada Oktober 2026 hingga April 2027.
Hal itu berpotensi menggerus produksi pangan yang rentan terhadap perubahan cuaca, seperti beras, tebu, cabai, dan bawang merah. Bahkan, musim tanam (MT) I padi yang biasanya berlangsung pada November-Maret berpotensi mundur.
Beras, misalnya, produksinya pada Januari-Agustus 2026 diramal mulai melandai. Merujuk hasil Kerangka Sampel Area Padi Amatan Mei 2026, potensi produksi beras pada periode tersebut sebanyak 25,28 juta ton. Dibandingkan dengan Januari-Agustus 2026, produksi beras hanya naik tipis 0,05 persen.
Produksi beras yang melandai menyebabkan harga gabah di tingkat petani kian tinggi. Kondisi itu membuat para penggilinggan bermodal menengah besar lebih banyak memproduksi beras fortifikasi atau bervitamin yang harganya lebih mahal dari beras medium.
Bersamaan dengan itu, pemerintah justru sibuk mencetak rekor cadangan beras yang hingga kini tembus di atas 5 juta ton. Kombinasi ketiganya membuat penyaluran sekitar 1,32 juta ton beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui berbagai kanal pada Januari-Juni 2026 menjadi kurang mujarab.
Alhasil, beras mengalami inflasi selama enam bulan beruntun, yakni pada Januari-Juni 2026. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni 2026 masing-masing 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, 4,55 persen, dan 3,98 persen.
Pasca bencana hidrometeorologi, banyak jalan dan jembatan yang dibangun di Aceh Tengah masih bersifat darurat. Infrastruktur darurat tersebut tidak dapat dilalui truk-truk besar sehingga biaya logistik meningkat dua kali lipat.
Tak berhenti di situ, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025 juga menjadi penentu harga pangan. Pemulihan lahan pertanian dan infrastruktur transportasi darat yang belum tuntas memicu kenaikan harga pangan, bahkan energi.
Dari sisi produksi beras, BPS memperkirakan produksi beras di Aceh pada Januari-Agustus 2026 anjlok 18,4 persen dibandingkan dengan Januari-Agustus 2025. Dalam periode perbandingan yang sama, produksi beras di Sumut anjlok sebesar 18,57 persen dan di Sumbar turun 6,1 persen.
Di Aceh Tengah, banyak jalan dan jembatan yang dibangun masih bersifat darurat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan mengatakan, infrastruktur darurat tersebut tidak dapat dilalui truk-truk besar sehingga biaya logistik meningkat dua kali lipat.
Belakangan ini, kondisi itu diperparah dengan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi. Sejumlah faktor itu menyebabkan harga pangan dan barang lain yang dibutuhkan warga terus merangkak naik dan semakin mahal.
”Saat ini, harga rerata berbagai jenis beras sudah tembus Rp 16.600 per kg. Bahkan, harga semen sudah mencapai Rp 100.000 per zak,” katanya.
Sementara itu, kebakaran Pasar Moanemani di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada akhir Juni 2026, memicu kenaikan harga sejumlah pangan pokok di Kabupaten Deiyai naik sejak awal Juli 2026. Bupati Deiyai Melkianus Mote menyatakan, hal ini terjadi lantaran banyak warga Dogiyai yang berbelanja kebutuhan pokok di pasar Deiyai (Kompas, 20/7/2026).
Sekali lagi. Multitantangan harga pangan tidak hanya dipicu satu faktor tunggal, melainkan oleh penumpukan berbagai faktor atau tekanan sekaligus. Multitantangan harga pangan ini tengah mendera rakyat---bukan hanya petani—di berbagai daerah Indonesia. Uenak aja jika kewajiban memberesi multitantangan harga pangan hanya dibebankan pada rakyat.
