HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akses transportasi laut bagi sekitar 40 ribu warga yang bermukim di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, kembali menjadi sorotan di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera memulai pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba.
AIA mengungkapkan bahwa pembangunan pelabuhan itu sebagai solusi untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat kepulauan.
Hal tersebut disampaikan AIA dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.
Menurut Ketua DPD Gerindra Sulsel ini, aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi dari pemerintah daerah selalu menjadi perhatian Komisi V DPR RI dan secara konsisten diteruskan kepada kementerian sebagai mitra kerja.
“Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa salah satu usulan yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut adalah pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba.
Padahal, Ketua Kadin Sulsel ini menjelaskan bahwa usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan setelah Komisi V melakukan kunjungan kerja ke wilayah kepulauan.
“Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi,” katanya.
Andi Iwan menilai keberadaan pelabuhan penyeberangan bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut.
Menurutnya, program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau seluruh kawasan kepulauan secara optimal.
Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkep dan menemukan masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan transportasi yang memadai.
“Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AIA menjelaskan sekitar 40 ribu penduduk di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada transportasi penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk aktivitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi logistik.
Ketua HNSI Sulsel ini menambahkan bahwa posisi geografis kawasan tersebut juga menjadi alasan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Sebagian wilayah kepulauan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara beberapa pulau justru memiliki jarak yang lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
“Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus. Infrastruktur transportasi yang memadai akan membuka akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Andi Iwan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian teknis atau studi kelayakan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau–Daruba agar dapat masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah.
“Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan,” pungkasnya.(ams)
