MAKASSAR, KOMPAS - Riset para peneliti dan akademisi kerap berakhir menjadi publikasi ilmiah semata. Padahal, hasil penelitian yang digagas secara komprehensif bisa menjadi kebijakan yang berdampak luas. Selain keterlibatan penuh masyarakat, peran serta pemerintah daerah, dan kampus setempat menjadi faktor penentu ke depan.
Hal itu menjadi salah satu tantangan yang dibahas dalam helatan Partnership Australia and Indonesia Research (PAIR), yang berlangsung di Universitas Hasanuddin, Selasa (21/7/2026). Ratusan peneliti dari Indonesia dan Australia hadir dalam forum yang berlangsung empat hari ke depan itu.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan Adziman menyampaikan, salah satu poin utama yang perlu ditekankan adalah bagaimana riset yang begitu baik bisa menjadi sebuah kebijakan di masyarakat. Ujungnya, agar kebijakan itu berdampak luas terhadap masyarakat lokal, hingga skala nasional.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar sejak proposal riset itu ada keterlibatan pemerintah lokal. Ada hubungan mitra yang terjalin sejak awal,” ucapnya.
Ekosistem riset, ia menambahkan, harus telah terbangun dari perencanaan. Mulai dari keterlibatan penuh masyarakat setempat, adanya partisipasi kampus lokal, dan peran serta pemerintah daerah. Ujungnya, adalah hilirisasi riset seperti yang digaungkan pemerintah.
Salah satu contoh yang telah berjalan ialah adanya Peraturan Gubernur terkait perencanaan wilayah Sulsel khususnya di bidang maritim. Aturan ini terbit setelah adanya riset dari peneliti.
“Banyak hal secara subtansi yang bisa terus dikembangkan. Saat ini, PAIR yang memang berfokus di Sulawesi mengambil fokus pada pengembangan rumput laut dan perubahan iklim,” katanya.
Boyd Whalan, Executive Director of the Australia-Indonesia Centre menuturkan, hal yang paling penting adalah melibatkan apa yang disebut sebagai mitra dampak (impact partners) sejak awal. Di sisi lain, hal itu tidak semudah kelihatannya.
"Jadi, ada sedikit dinamika antara peneliti—yang ingin menyampaikan sesuatu sesuai keahlian dan minat mereka—dengan upaya memastikan bahwa penelitian tersebut dapat disesuaikan dengan pemangku kepentingan lokal. Saya rasa kami di AIC banyak berkoordinasi terkait hal itu,” ujarnya.
Menurut Boyd, salah satu mekanisme yang telah berjalan adalah Panel Penasihat Penelitian (Research Advisory Panel). Ada 15 orang dengan berbagai keahlian yang memberikan masukan untuk seluruh penelitian. Mereka ada dari pemerintah, termasuk beberapa pemimpin bisnis. Peran mereka bersifat sukarela, dan yang mereka lakukan adalah memberikan masukan serta jejaring kepada para peneliti.
“Jadi, saya pikir tidak ada jawaban yang sederhana, tetapi ini tentang membangun koalisi untuk mendukung tim peneliti, karena peneliti belum tentu ahli dalam hal advokasi. Oleh karena itu, peran AIC adalah membangun infrastruktur pendukung tersebut," ujarnya.
Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menekankan, publikasi sebuah riset adalah hal yang penting. Namun, yang lebih utama lagi, agar riset tersebut bisa menjadi sebuah kebijakan yang berdampak luas.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar riset tersebut juga bisa menjadi rekomendasi bahkan sebuah program. “Kami bangga Unhas menjadi jembatan antara peneliti Indonesia dan Australia, khususnya untuk pengembangan Sulawesi dan Indonesia secara luas,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan Ilyas menjabarkan, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini ada pada sektor rumput laut. Sektor ini berperan pada struktur ekonomi Sulsel dengan total 104.000 orang yang terlibat. Luas lahan terdata mencapai 41.000 hektar.
Akan tetapi, sektor ini menghadapi tantangan terkait keberlanjutan. Salah satu yang utama terkait bibit yang tahan akan perubahan iklim dan berkualitas. Hal ini bisa membantu petani dalam menghadapi cuaca dan situasi yang kian berubah.
“Kami berharap ke depannya hasil riset itu bisa dikembangkan dan menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, persoalan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi,” kata Ilyas.
