Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendesak adanya perbaikan fundamental pada sistem SPMB. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus mulai menggunakan analisis data demografi terkini untuk mengukur keseimbangan antara daya tampung sekolah dan potensi jumlah murid di setiap wilayah.
Catatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap fakta mengejutkan terkait penurunan drastis jumlah siswa SD. Pada periode 2011/2012, tercatat ada 27,58 juta murid di Indonesia, namun angka tersebut menyusut drastis menjadi sekitar 23,9 juta pada 2024.
Paradoksnya, pembangunan fisik sekolah justru terus bertambah. Jumlah unit SDN melesat dari 61.566 sekolah pada 2003 menjadi 72.470 pada 2024. Hal ini memicu ketimpangan luar biasa antara kapasitas gedung dan ketersediaan siswa usia sekolah.
"Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 21 Juli 2026.
Anggota Komisi X DPR RI itu menekankan pentingnya sistem penerimaan murid baru yang cerdas, berbasis data, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
"Penataan jaringan sekolah dasar negeri tidak bisa lagi dilakukan secara parsial," ujar Rerie.
Fakta di lapangan memang cukup memprihatinkan. Di Ngawi, Jawa Timur, dari 470 SDN, rata-rata hanya menerima 13-14 murid baru, bahkan ada satu sekolah yang nihil pendaftar. Kondisi serupa terjadi di Kota Malang, di mana 62 dari 195 SDN gagal memenuhi kuota dengan total 2.285 bangku kosong (27,46% dari total pagu). Di Bangli, Bali, sejumlah SDN hanya diisi 3-6 murid, sementara di Kota Solo terdapat 1.144 bangku kosong di jenjang SD. Tren Beralih ke Sekolah Swasta Lebih lanjut, Rerie menyoroti pergeseran minat masyarakat sebagai faktor kunci yang harus dievaluasi. Sepanjang satu dekade terakhir, jumlah siswa SDN anjlok dari 22,4 juta (2016) menjadi 20,3 juta (2022).
Sebaliknya, jumlah siswa di SD swasta justru mengalami tren kenaikan dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta di periode yang sama."Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu," tegasnya.
Sebagai solusi, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong pembuatan peta jalan pendidikan yang merujuk pada data kependudukan akurat guna menentukan lokasi dan urgensi kebutuhan sekolah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga mutlak diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
"Data sudah berbicara. Sekarang saatnya bertindak nyata. Perbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari akar masalahnya, agar setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang adil dan bermutu," pungkas Rerie.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(CEU)
