Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah memperketat kebijakan impor garam setelah impor garam industri pada Januari-Mei 2026 mencapai 936 ribu ton atau meningkat 13,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan impor tersebut dinilai berpotensi menghambat target swasembada garam nasional yang dicanangkan pemerintah pada 2027.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan peningkatan impor harus menjadi perhatian serius karena tidak sejalan dengan target pemerintah untuk menghentikan ketergantungan terhadap garam impor dalam dua tahun ke depan.
“Target swasembada garam 2027 dari pemerintah kita apresiasi. Namun melihat data impor garam industri pada Januari-Mei 2026 mencapai 936 ribu ton atau naik 13,1%, maka jika target swasembada 2027, data tersebut harus diikuti tindakan-tindakan nyata di lapangan,” ujar Daniel.
Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi produksi garam nasional, termasuk menjaga lahan tambak garam agar tidak beralih fungsi. Indonesia, kata dia, memiliki lahan tambak garam seluas 33.216,06 hektare yang dapat menjadi modal untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
Selain meningkatkan produksi, Daniel menilai kualitas garam nasional harus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Ia mendorong pemerintah mempercepat penerapan teknologi pemurnian garam di tingkat petambak sehingga produk dalam negeri dapat memenuhi spesifikasi industri dengan harga yang kompetitif.
“Peningkatan kualitas garam nasional menjadi kunci utama, bukan sekadar soal menambah jumlah produksi. Pemerintah harus mendorong teknologi pemurnian garam di tingkat petambak, agar garam produksi dalam negeri benar-benar bisa memenuhi standar industri dengan harga yang bersaing,” katanya.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintah tidak menjadikan impor sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan industri. Menurutnya, penguatan industri garam nasional harus dibarengi pembangunan infrastruktur, penguasaan teknologi, penguatan kelembagaan petambak, serta jaminan kontinuitas pasokan.
“Intinya pemerintah harus on hand dan pada akhirnya batasi impor,” ujar Herman.
Ia juga menilai kebijakan pembatasan impor perlu disertai kewajiban bagi importir maupun industri pengguna untuk menyerap garam produksi dalam negeri. Tanpa kepastian pasar, peningkatan produksi dan kualitas garam lokal dinilai sulit berkelanjutan.
Menurut Herman, setiap tambahan kuota impor seharusnya diputuskan berdasarkan kebutuhan riil industri dengan mempertimbangkan stok nasional, kapasitas produksi domestik, kualitas garam lokal, serta kemampuan industri menyerap hasil produksi petambak.
Baca Juga: Impor Garam Industri Naik 13%, Target Swasembada 2027 Terancam
Baca Juga: Target Stop Impor Garam Sulit Tercapai Tanpa Data yang Transparan
Di tengah target swasembada garam pada 2027, DPR meminta pemerintah memastikan kebijakan impor, peningkatan kualitas, penguatan produksi, serta perlindungan terhadap petambak berjalan secara terintegrasi. Impor, menurut DPR, seharusnya hanya dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipasok dari dalam negeri.
Herman optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada garam apabila pemerintah menjadikan komoditas tersebut sebagai prioritas nasional.
“Jika melihat potensinya, tentu optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi negara penghasil garam. Tinggal kemauan politik dan keseriusan pemerintah dalam menempatkan garam sebagai skala prioritas swasembada,” ujarnya.
