jpnn.com - Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaedi menyebut peristiwa Nepal mungkin saja terjadi di Indonesia andai pemerintahan era Prabowo Subianto tak mampu meredam kekecewaan rakyat.
Hal demikian dikatakan Ari menyikapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal peristiwa Nepal bisa terjadi ketika kritik publik tak direspons pemerintah.
BACA JUGA: Pengamat Anggap Kecil Kemungkinannya Demo Agustus Berubah Jadi Gejolak Sosial
"Jadi, jangan anggap enteng, kejadian di Nepal bisa saja terjadi di Tanah Air, jika rasa frustasi di masyarakat makin menjadi-jadi," ungkap dia saat dihubungi, Selasa (21/7).
Dia mengatakan kekecewaan rakyat bisa saja memuncak saat Indonesia merayakan HUT ke-81 pada 17 Agustus nanti.
BACA JUGA: Hakim Vonis Bebas dr. Ratna Setia Asih di Perkara Malapraktik
Pengajar program pascasarjana di berbagai universitas negeri dan swasta itu menyebutkan kekecewaan publik bisa terpicu dari kasus rasuah pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), konflik kejaksaan dengan polisi, pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang asal-asalan, hingga perilaku elite pemerintahan yang tidak memberi contoh efisiensi anggaran.
"Namun, justru mempertontonkan pemborosan dan kemewahan," kata Ari.
BACA JUGA: Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Singgung Retret Kepala Daerah
Selain itu, kata dia, jor-joran pembelian alat pertahanan dan keamanan di tengah kondisi perekonomian masyarakat sedang babak belur bisa memicu kekecewaan rakyat.
"Publik menganggap pemerintah gagal mengendalikan kestabilan kurs valas terhadap Rupiah, kelangkaan bahan bakar minyak di banyak daerah, hingga pemadaman listrik bergilir menjadi alarm kefrustrasian publik terhadap pemerintah," lanjut Ari.
Menurut dia, kekecewaan publik makin diperparah dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempersilakan warga untuk berpindah negara.
"Ini, kan, tidak elok ditambah kaya-kata sarkas seperti, ndasmu, bajingan, goblok kamu, memang gua pikirin, saya tidak peduli, seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang Presiden," ujar Ari.
Dia berpendapat kehadiran Badan Komunikasi Pemerintah RI pada praktiknya tidak meringankan tugas presiden dalam meredam kekecewaan rakyat.
Dia mengingatkan pemerintah ke depan mau mendengarkan keresahan di masyarakat dalam berbagai isu, termasuk memperhatikan aspirasi anak muda soal lapangan kerja.
"Pemerintah hendaknya segera menyudahi program-program unggulan yang digarap asal-asalan oleh bawahanannya," katanya.
Termasuk, kata dia, Presiden Prabowo harus merampingkan birokrasi, karena gemuknya organisasi menjadi faktor inefisiensi.
Ari mengatakan setop menyalahkan pihak lain terutama antek asing dan kelompok kritis dari masyarakat yang sebenarnya ingin menyuarakan kritik bukan kebencian.
"Suara-suara yang disuarakan politikus PDIP, Cellios, akademisi, mahasiswa, bahkan pengemudi ojol sekalipun tetap sahih mengingat mereka adalah pembayar pajak yang ingin pemerintah bekerja dengan benar," ujarnya.(ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
