Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua.
Peluncuran tersebut berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, yang didukung Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia.
"Saya membayangkan keanekaragaman hayati itu seperti rare earth. Nah, rare earth itu hanya bisa kita gali, kita bisa manfaatkan, kalau kita punya pemahaman dan ilmu pengetahuan yang cukup,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam agenda Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua di Jakarta, Selasa.
Peluncuran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat basis data dan informasi ilmiah mengenai keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Keempat dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia menjadi pijakan strategis bagi implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Lebih lanjut, keempat dokumen tersebut menyajikan informasi terkini mengenai kondisi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik di masing-masing wilayah, termasuk berbagai tantangan, tekanan, serta prioritas pengelolaan dan konservasi yang perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal alam (natural capital) penting dalam menopang swasembada pangan, air, dan energi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita masih punya PR, satu pekerjaan rumah, yaitu wilayah Kalimantan yang belum disusun. Tapi ke depan, harapannya melalui kolaborasi ini akan disusun dan melengkapi semua peta mengenai keanekaragaman hayati di seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo.
Pembaruan informasi mengenai kondisi keanekaragaman hayati merupakan langkah dalam merespons berbagai tekanan terhadap ekosistem, seperti perubahan iklim, degradasi habitat, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai ancaman terhadap spesies.
Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan dinilai akan mendukung pemerintah dalam mengantisipasi risiko, menetapkan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Dokumen Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024, Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sumatra, dan Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sulawesi pada 19 Agustus 2025. Dokumen-dokumen ini diharapkan menjadi landasan dalam menetapkan prioritas konservasi serta referensi strategis bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
“Seluruh data dalam dokumen ini menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun juga mengenai rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya hati di wilayahnya masing-masing,” kata Teguh Sambodo.
Peluncuran tersebut berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, yang didukung Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia.
"Saya membayangkan keanekaragaman hayati itu seperti rare earth. Nah, rare earth itu hanya bisa kita gali, kita bisa manfaatkan, kalau kita punya pemahaman dan ilmu pengetahuan yang cukup,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam agenda Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua di Jakarta, Selasa.
Peluncuran tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat basis data dan informasi ilmiah mengenai keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).
Keempat dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia menjadi pijakan strategis bagi implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Lebih lanjut, keempat dokumen tersebut menyajikan informasi terkini mengenai kondisi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik di masing-masing wilayah, termasuk berbagai tantangan, tekanan, serta prioritas pengelolaan dan konservasi yang perlu menjadi perhatian bersama.
Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal alam (natural capital) penting dalam menopang swasembada pangan, air, dan energi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita masih punya PR, satu pekerjaan rumah, yaitu wilayah Kalimantan yang belum disusun. Tapi ke depan, harapannya melalui kolaborasi ini akan disusun dan melengkapi semua peta mengenai keanekaragaman hayati di seluruh wilayah Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo.
Pembaruan informasi mengenai kondisi keanekaragaman hayati merupakan langkah dalam merespons berbagai tekanan terhadap ekosistem, seperti perubahan iklim, degradasi habitat, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai ancaman terhadap spesies.
Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan dinilai akan mendukung pemerintah dalam mengantisipasi risiko, menetapkan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Dokumen Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024, Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sumatra, dan Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sulawesi pada 19 Agustus 2025. Dokumen-dokumen ini diharapkan menjadi landasan dalam menetapkan prioritas konservasi serta referensi strategis bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
“Seluruh data dalam dokumen ini menjadi rujukan khususnya bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun juga mengenai rencana pengembangan dan pengelolaan sumber daya hati di wilayahnya masing-masing,” kata Teguh Sambodo.
