Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan masa reses tidak menghentikan kerja-kerja legislasi DPR. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis tetap dibahas selama jeda persidangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Dasco mengatakan, setiap RUU yang tengah dibahas DPR diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, pembahasan tetap berjalan meski anggota dewan sedang memasuki masa reses.
Salah satu regulasi yang menjadi prioritas adalah RUU Perampasan Aset. Menurut Dasco, aturan tersebut penting untuk memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana sehingga dapat dimanfaatkan kembali bagi pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga menegaskan proses pembahasannya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Selain itu, DPR juga melanjutkan pembahasan RUU Satu Data yang ditujukan untuk memperkuat integrasi data pemerintah. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, serta mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat.
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi pekerja, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan regulasi agar mampu melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Sementara itu, Komisi II DPR RI juga terus menggodok RUU Pemilu dengan menghimpun masukan dari partai politik nonparlemen, organisasi masyarakat, dan kelompok pemerhati pemilu. Hasil dialog tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan aturan guna meminimalkan potensi sengketa maupun judicial review di masa mendatang.
Dasco menilai pembahasan RUU selama masa reses merupakan bentuk komitmen DPR agar agenda legislasi yang berdampak langsung bagi masyarakat tidak tertunda.
"Masa reses bukan berarti DPR berhenti bekerja. Justru kami memastikan pembahasan berbagai RUU strategis tetap berjalan agar masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk memperoleh manfaat dari regulasi yang lebih baik. Aspirasi publik juga terus kami libatkan dalam setiap proses pembahasan," tegas Dasco.
Selain membahas agenda legislasi, Dasco turut menanggapi isu pengisian jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Ia menegaskan penunjukan pejabat tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui berbagai pembahasan tersebut, Dasco menegaskan DPR tetap menjaga produktivitas kerja legislasi selama masa reses agar penyusunan regulasi strategis tidak mengalami penundaan.
