Pemerintah mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran itu difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, hingga irigasi.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menyebut Kementerian PU menjadi salah satu kementerian yang telah memperoleh persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga dapat segera menjalankan program pemulihan Sumatera.
"Tadi dipaparkan oleh Sekjen PU bahwa anggarannya sebanyak Rp 21,16 (triliun) untuk Kementerian PU itu sudah disampaikan bentuk kegiatannya. Titiknya jalan, jembatan, irigasi, macam-macam fasilitas yang akan dibangun," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan tambahan anggaran yang diterima kementeriannya mencapai Rp 21,16 triliun. Dana tersebut dibagi ke empat direktorat di Kementerian PU.
Rinciannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh Rp 7,5 triliun, Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 4 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp 2,89 triliun.
"Untuk penanganan pascabencana di Sumatera, Kementerian PU telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun," ujar Apri.
Meski anggaran baru diterima pada akhir Juni 2026, progress pelaksanaan mulai berjalan. Hingga saat ini realisasi anggaran telah mencapai Rp 2,4 triliun atau 11,35 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 26,4 persen.
"Kami menyadari ini memang masih belum terlalu tinggi realisasinya, karena memang mengingat dana ini baru masuk di Kementerian PU di akhir bulan Juni 2026. Sehingga memang untuk realisasi kami terus akan menggenjot terus agar penuntasannya untuk di 2026 ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat banyak," imbuhnya.
(bel/fas)
