Data kinerja manufaktur Indonesia berdasarkan S&P Global dan Bank Indonesia menunjukkan indeks yang jauh berbeda. Penilaian S&P Global menunjukkan terjadi kontraksi cukup dalam. Sementara, penilaian Bank Indonesia menunjukkan ekspansi. Apa yang membedakan hasil dua survei tersebut?
Data S&P Global Purchasing Managers’ Index (PMI) menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun dari 50,0 pada Mei 2026 menjadi 46,9 pada Juni 2026. Artinya, terjadi kontraksi cukup dalam dan mengindikasikan penurunan kondisi operasional terbesar dalam setahun.
Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar. Inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.
Sementara itu, survei Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia mencatat PMI-BI pada triwulan II-2026 sebesar 51,43, masih berada di atas ambang ekspansi 50 meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 52,03.
Penopang utama ekspansi masih berasal dari tiga komponen utama. Pertama, volume produksi yang mencapai 53,81 (turun dari triwulan I, 54,07). Kedua, volume persediaan barang jadi sebesar 53,00 (turun dari triwulan I, 54,43 persen). Ketiga, volume total pesanan sebesar 52,77 (turun 53,20 persen).
Bank Indonesia memperkirakan aktivitas manufaktur akan kembali menguat pada triwulan III-2026 dengan PMI-BI mencapai 52,32.
Meski demikian, dari lima komponen pembentuk PMI-BI, dua indikator strategis masih berada di zona kontraksi, yakni kecepatan penerimaan barang input yang turun menjadi 47,46 dan jumlah tenaga kerja sebesar 48,65.
Dari sisi subsektor, ekspansi masih didominasi industri yang selama ini menjadi motor penggerak manufaktur nasional. Industri mesin dan perlengkapan mencatat indeks tertinggi sebesar 58,24, disusul industri makanan dan minuman sebesar 54,05, industri logam dasar sebesar 53,59, serta industri barang galian bukan logam sebesar 53,22.
Sebaliknya, sejumlah subsektor masih menghadapi tekanan. Industri pengolahan tembakau masih berada pada fase kontraksi dengan indeks 45,50, demikian pula industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (49,68), industri barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik (48,55), serta industri furnitur (48,94).
Menanggapi perbedaan indeks kinerja manufaktur itu, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai, secara historis PMI Bank Indonesia memang cenderung lebih konservatif dibandingkan PMI S&P Global. Sebaliknya, PMI S&P lebih sensitif menangkap perubahan kondisi bisnis.
”Kalau melihat kondisi sepanjang kuartal II, harga minyak dan turunannya melonjak akibat perang Teluk, rantai pasok global terganggu, rupiah berfluktuasi, inflasi meningkat, tren PHK naik, pertumbuhan kredit melambat, dan indeks ritel juga menurun. Dalam situasi seperti itu, PMI S&P lebih menggambarkan kondisi di lapangan,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah, Selasa (21/7/2026).
Menurut Wijayanto, hasil survei Bank Indonesia yang masih menunjukkan ekspansi menjadi kurang sejalan dengan berbagai indikator ekonomi lain yang mengindikasikan perlambatan aktivitas.
Meski demikian, ia mengingatkan kedua indeks tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena dibangun dengan metodologi yang berbeda.
PMI Bank Indonesia merupakan indeks komposit yang disusun dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) secara triwulanan terhadap sekitar 600 pelaku usaha. Indeks ini menggabungkan lima komponen, yaitu volume produksi, total pesanan, persediaan barang jadi, tenaga kerja, dan kecepatan penerimaan barang input.
Sementara itu, PMI S&P Global disusun setiap bulan melalui survei terhadap sekitar 400 manajer pembelian (purchasing manager). Kelompok responden ini dinilai menjadi pihak yang pertama merasakan perubahan permintaan bahan baku, pesanan, maupun rencana produksi sebelum tercermin dalam laporan resmi perusahaan.
”PMI S&P memiliki time lag yang lebih pendek. Respondennya adalah manajer pembelian yang mengetahui perubahan kondisi lebih awal daripada manajemen perusahaan yang umumnya menggunakan laporan resmi,” kata Wijayanto.
Selain frekuensi survei yang lebih tinggi, metodologi S&P Global juga digunakan secara seragam di berbagai negara sehingga memungkinkan perbandingan lintas negara dan menjadi salah satu indikator yang banyak digunakan investor internasional untuk membaca arah ekonomi.
Oleh karena itu, menurut Wijayanto, PMI S&P memiliki nilai lebih sebagai indikator dini (leading indicator) kondisi manufaktur.
”PMI Bank Indonesia tetap bermanfaat. Namun, dalam banyak aspek PMI S&P lebih superior. Dengan berbagai turbulensi ekonomi yang terjadi sepanjang kuartal II, agak counter-intuitive apabila sektor manufaktur masih berekspansi seperti tergambar dalam PMI Bank Indonesia,” ujarnya.
Terlepas dari perbedaan hasil kedua survei, Wijayanto menilai keduanya menyampaikan pesan yang sama mengenai pasar tenaga kerja. Baik PMI Bank Indonesia maupun PMI S&P sama-sama menunjukkan indikator ketenagakerjaan masih lemah.
PMI-BI mencatat indeks tenaga kerja berada di bawah level ekspansi, sedangkan survei S&P menunjukkan perusahaan mempercepat pengurangan tenaga kerja seiring turunnya pesanan dan produksi.
Menurut Wijayanto, kondisi tersebut mengindikasikan pelemahan manufaktur belum berakhir dan berpotensi berlanjut pada paruh kedua tahun ini.
”Ini sejalan dengan hasil Survei Indeks Keyakinan Konsumen, di mana prospek lapangan kerja menjadi aspek yang paling menekan optimisme masyarakat. Belakangan juga terlihat masyarakat meningkatkan porsi tabungan sebagai antisipasi jika kondisi ekonomi memburuk lebih lama,” katanya.
Penilaian Wijanto setidaknya juga terlihat dari Kadin Business Pulse Q2 2026 bertajuk ”Ketahanan Dunia Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah dan Peluang ICA-CEPA”.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya mengatakan, business pulse menjadi dashboard bagi dunia usaha untuk melihat berbagai indikator perekonomian, mulai dari kondisi bisnis, regulasi, birokrasi, kebijakan pemerintah, hingga daya beli masyarakat. Survei tersebut juga mencakup pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan besar.
Temuan utama kuartal II-2026 menunjukkan sentimen bisnis dan investasi terus melemah. Sebanyak 47,1 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis kuartal II-2026 memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya, naik dari 40,5 persen pada kuartal I-2026.
Sementara yang menilai membaik turun menjadi 22,8 persen dari 25,2 persen. Usaha kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan 50,6 persen menilai kondisi bisnisnya memburuk.
Sektor industri juga menunjukkan melemah lebih tajam. Sebanyak 51,8 persen pelaku usaha menilai kondisi sektor industri memburuk, naik dari 44,3 persen pada kuartal I-2026. hal ini mengindikasikan tekanan permintaan dan biaya yang semakin dirasakan pada sisi produksi.
Selanjutnya, minat investasi terus tertahan. Sebanyak 43,5 persen pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, naik dari 39,0 persen pada kuartal I-2026.
Sementara pelaku usaha yang berencana berinvestasi turun menjadi 34,4 persen dari 38,6 persen. Usaha kecil dan menengah kembali menjadi kelompok paling tertekan, dengan 58,4 persen menyatakan tidak berencana berinvestasi.
Menurut Anin, sepanjang kuartal II-2026 dunia usaha menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik akibat konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kepastian regulasi, daya beli masyarakat, hingga kenaikan biaya energi.
Meski demikian, Anin menilai perhatian investor global terhadap Indonesia kini tidak lagi berfokus pada besarnya potensi ekonomi, tetapi pada kemampuan Indonesia dalam merealisasikan berbagai kebijakan.
”Sekarang dunia luar tidak lagi menanyakan potensi Indonesia. Mereka sudah paham dan percaya. Yang selalu ditanyakan adalah apakah Indonesia bisa mengeksekusi kebijakannya, apakah regulasinya memiliki kepastian, dan apakah Indonesia punya talenta untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Anin.
