Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Said Abdullah menyoroti keberadaan rumah tidak layak huni di wilayah Madura yang mencapai 29 persen, dia pun menyalurkan dana reses untuk meningkatkan kualitas hunian warga lima desa di wilayah tersebut.
Said mengatakan, pangan, sandang, dan papan (rumah) merupakan kebutuhan dasar kita semua, ketiganya menjadi indikator dasar seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin.
Advertisement
"Negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya, agar rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak," kata Said, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Said melanjutkan, salah satu kebutuhan penting itu adalah rumah sebagai tempat tinggal, tempat setiap keluarga menorehkan sejarah dan mengukir harapan. Sayangnya, tidak semua rumah tangga bisa mendambakan, sementara yang sudah memiliki rumah sebagiannya harus menerima keadaan rumahnya tidak layak huni. Semuanya terjadi karena keterbatasan ekonomi.
Secara nasional backlog perumahan nasional masih sangat tinggi, mencapai 15 juta unit. Hal itu menggambarkan rakyat masih membutuhkan rumah untuk tempat tinggal masih sangat tinggi, sementara ketersediaannya rendah.
Sementara rakyat yang sudah memiliki rumah namun di kategorikan tidak layak huni jumlahnya juga lebih tinggi. Data rumah tak layak huni secara nasional mencapai 43,3 juta rumah tanggal. Di Madura sendiri, merujuk data BPS rumah layak huni hanya mencapai 71 persen. Artinya, ada 29 persen rumah warga Madura tidak layak. huni.
"Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang rata rata rumah layak huni mencapai 80 persen," ungkapnya.
