Di saat lini masa media sosial ramai memarodikan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dibangun di dekat pemakaman umum hingga perbukitan, kompleks usaha seluas 600 meter persegi di Jalan Pakis-Daleman, Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, justru sibuk menghitung cuan. Di tanah kas desa tersebut, enam gerai dan satu gudang utama koperasi berputar menopang hidup ratusan warga lewat omzet rata-rata Rp 40 juta per bulan.
Tepat setahun sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan membuktikan dirinya bukan sekadar bangunan proyek atau toko kelontong biasa. Ketika banyak pihak skeptis melihat fisik bangunan di berbagai wilayah yang belum rampung, unit koperasi di Klaten ini justru menjelma menjadi percontohan nasional yang mampu beroperasi mandiri dari nol rupiah.
Kompleks KDMP Bentangan ini mencakup gerai sarana pertanian, kantor pos dan logistik, sembako, simpan pinjam, serta klinik dan apotek desa, didukung unit truk operasional. Melalui fasilitas tersebut, koperasi mencatat sekitar 460 warga terdaftar sebagai anggota, dengan 165 anggota di antaranya aktif membayar iuran rutin.
Keberadaan ekosistem ekonomi desa ini dimanfaatkan secara maksimal untuk menyalurkan berbagai komoditas vital bagi warga desa. Mulai dari pupuk subsidi yang pasokannya selalu aman untuk petani, beras SPHP, elpiji 3 kilogram, hingga Minyakita yang menjadi barang paling diminati.
Kinerja keuangan KDMP Bentangan pun terus berputar dengan margin laba bersih sekitar Rp 7 juta per bulan. Perputaran cuan ini terbukti mampu menopang operasional mandiri, termasuk menggaji dua pegawai tetap secara rutin sebesar Rp 1,5 juta per bulan.
Perubahan penting juga terjadi pada model bisnis koperasi dalam setahun terakhir. Berbeda dengan unit-unit baru di daerah lain yang akan menerima pasokan barang dari pemerintah pusat, KDMP Bentangan merintis usahanya dari nol. Bahkan, jika pada awal operasional sebagian besar barang di gerai menggunakan sistem konsinyasi atau titip jual, kini seluruh stok barang dibeli menggunakan modal mandiri dari akumulasi iuran dan perputaran kas harian.
”Kalau dulu kita konsinyasi beberapa bulan, terus ada iuran anggota masuk kita buat modal. Jadi modalnya dari nol rupiah dari awal. Sekarang bisa order sendiri pakai modal mandiri,” kata Bendahara KDMP Bentangan Dwi Ernaningsih, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Erna menambahkan, prioritas utama pengurus saat ini adalah menjaga agar usaha tetap tumbuh dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani maupun warga sekitar. ”Untuk petani aman, stok pupuk ada terus. Harapan kita ya omzet bisa lebih naik lagi untuk kesejahteraan, termasuk pengurus dan karyawan,” ujar Erna.
Kiprah KDMP Bentangan dan puluhan ribu unit lainnya merupakan bagian dari agenda besar pengembalian haluan ekonomi nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa pembentukan jaringan KDKMP didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tentang pembentukan badan hukum serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengawal pembangunan fisik gudang dan gerai secara masif.
Menurut Ferry, langkah ini merupakan keputusan politik Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, sekaligus meninggalkan resep ekonomi neoliberal ala IMF yang menumpuk perputaran uang di kota-kota besar.
”Presiden tidak percaya pada teori pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan ratusan konglomerat dengan harapan adanya efek menetes ke bawah (trickle-down effect). Sumber daya negara dikucurkan ke desa dan kelurahan agar masyarakat desa menjadi subyek dan pelaku ekonomi,” ujarnya.
Dalam operasionalnya, lanjut Ferry, KDKMP difokuskan pada empat pilar utama, yakni distribusi logistik bersubsidi serta pelayanan kesehatan dasar dan obat murah. Kemudian, untuk penyediaan microfinance guna memberantas rentenir dan pinjaman online serta penyerapan seluruh hasil komoditas dan produk UMKM lokal.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan bahwa KDKMP didesain bukan sekadar gerai pertokoan biasa, melainkan patron pelindung petani sekaligus off-taker hasil panen desa. ”Koperasi Merah Putih akan mendampingi petani mulai dari membeli bibit, pupuk, pestisida, kebutuhan finansial selama masa tunggu, hingga menjadi off-taker saat panen. Di situlah roh koperasi lahir,” katanya.
Ia menambahkan, keputusan Presiden Prabowo yang mengalihkan 100 persen penyaluran barang subsidi lewat KDKMP memberikan amunisi finansial yang sangat kuat bagi tiap desa. Dari distribusi barang subsidi saja, setiap koperasi desa diperkirakan mampu mengantongi potensi keuntungan hingga Rp 597 juta per tahun.
Potret keberhasilan program KDKMP ternyata tak hanya lahir dari desa agraris seperti Bentangan. Di jantung ibu kota, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Manggarai Selatan membuktikan bahwa wadah ekonomi ini juga mampu beradaptasi di kawasan padat perkotaan lewat sentuhan modernisasi.
Gerai KKMP Manggarai Selatan telah menggunakan sistem kasir digital, pembayaran QRIS, hingga mesin EDC. Koperasi ini bahkan mengantongi omzet harian Rp 3,5 juta hingga Rp 10 juta yang sebagian besar disokong oleh para pelaku UMKM sekitar, seperti pedagang kopi keliling yang kulakan bahan baku di gerai tersebut.
Untuk bersaing dengan ritel modern, pengurus memberi imbalan cashback 20 persen bagi anggota aktif saat berbelanja, di samping pembagian SHU di akhir tahun. Masalah pasokan pun diantisipasi dengan menggandeng langsung PT Pertamina dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
”Syukur di saat orang kesulitan mencari gas, di tempat kami ada karena sudah kerja sama dengan Pertamina,” ujar Sekretaris KKMP Manggarai Selatan Sigit Kosmas.
Model bisnis koperasi di tingkat desa/kelurahan ini selaras dengan arah besar penataan rantai pasok nasional yang digagas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyoroti panjangnya rantai perdagangan bahan pokok konvensional yang harus melewati hingga lima tingkatan perantara.
”Ternyata setelah di-research oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen. Yang dinikmati oleh petani hanya 30 persen, yang 40 persen dinikmati oleh middleman,” katanya.
Prabowo menegaskan, kehadiran jaringan KDKMP disiapkan untuk memotong porsi keuntungan perantara tersebut agar kembali ke kantong masyarakat. ”Dengan Koperasi Merah Putih, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen. Saya kira koperasi ambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati petani dan konsumen,” lanjutnya.
Skema pemangkasan rantai pasok di tingkat bawah ini sejalan dengan basis keanggotaan KDKMP yang terus menggurita secara nasional. Hingga pertengahan Juli 2026, jaringan KDKMP telah mencatat sebanyak 2,4 juta anggota teraktivasi. Sepanjang tahun berjalan 2026, akumulasi simpanan pokok yang terkumpul telah menembus Rp 41,5 miliar, sedangkan simpanan wajib anggota tercatat mencapai Rp 10,42 miliar.
Potensi perputaran uang secara nasional melalui program KDKMP bahkan diproyeksikan mampu mencapai Rp 223 triliun per tahun, yang ditargetkan mendongkrak pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp 202 triliun.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengingatkan, setelah fase percepatan administrasi dan pembangunan fisik rampung, pemerintah perlu segera melakukan pergeseran paradigma (shifting paradigm) menuju tata kelola bisnis murni. Langkah ini krusial agar pengoperasian ribuan koperasi desa tidak berhenti sekadar sebagai formalitas pembangunan infrastruktur belaka.
”Kita harus belajar dari sejarah bahwa KUD dulu mati karena ketergantungan yang besar terhadap subsidi dan proyek negara. KDKMP jangan mengulang kesalahan yang sama,” ucapnya.
Selain itu, Hamdi mengingatkan pentingnya mendorong KDKMP bertransformasi dari sekadar toko kelontong menjadi integrator value chains (pengagregat rantai pasok) dari hulu ke hilir. Model ini merujuk pada keberhasilan koperasi global seperti FrieslandCampina di Eropa maupun Amul di India. Ia pun menyarankan agar tahun 2026-2027 difokuskan pada audit kelayakan bisnis serta konsolidasi kluster unggulan.
”Indikator keberhasilan bukan lagi berapa banyak plang atau gedung yang berdiri, tetapi apakah unit itu mencetak untung dan meaningful,” ujarnya.
Pada akhirnya, dinamika satu tahun KDKMP menegaskan bahwa koperasi mampu bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang modern dan relevan. Dengan perputaran kas yang sehat, tata kelola yang profesional, serta adaptasi bisnis yang lincah, langkah ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari desa hingga perkotaan.
