REPUBLIKA.CO.ID, Di tengah laju perubahan yang semakin cepat, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Digitalisasi mengubah pola interaksi sosial.
Kecerdasan buatan menggeser banyak model pekerjaan. Polarisasi politik terus menguji kohesi sosial. Pada saat yang sama, generasi muda Muslim menuntut kehadiran organisasi yang tidak hanya mempertahankan tradisi yang kuat tetapi juga mampu menanggapi tantangan masa depan.
Dalam konteks ini, sosok KH Abdul Hakim Mahfudz, yang juga dikenal sebagai Gus Kikin, menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai tokoh organisasi, tetapi sebagai representasi tradisi kepemimpinan pesantren yang menghadapi tuntutan era baru.
Nama Gus Kikin baru-baru ini menarik perhatian publik setelah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Jawa Timur secara resmi menugaskannya sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Kongres NU ke-35. Menariknya, berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa pencalonan tersebut bukan berdasarkan ambisi pribadi, melainkan hasil keputusan organisasi setelah proses musyawarah yang panjang di PWNU Jawa Timur. Gus Kikin sendiri berulang kali menyatakan bahwa ia maju karena menerima mandat dan tugas organisasi.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sikap seperti itu menunjukkan sesuatu yang semakin langka dalam kehidupan publik kita saat ini: kepemimpinan yang tumbuh dari kepercayaan, bukan ambisi.
Dari perspektif Islam, kepemimpinan tidak pernah dipahami sebagai _privilese,_ melainkan sebagai amanah. Al-Quran mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan pemimpin karena kesabaran dan keteguhan mereka dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran (QS. As-Sajdah: 24). Oleh karena itu, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kepemimpinan selalu diposisikan sebagai ranah khidmah, bukan ranah kemuliaan pribadi. Sejalan dengan prinsip kaidah fiqih yang terkenal, tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan setiap pemimpin harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
