Liputan6.com, Jakarta - Nanik S Deyang mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena harus menjalani pengobatan jantung ke luar negeri. Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya, Nanik meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus pamit demi kesehatannya.
Kendati belum genap menjabat, Nanik mengaku telah membongkar sejumlah masalah, mencari solusi dan memberikan warisan reformasi birokrasi di tubuh BGN dan tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).
Advertisement
"Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya," kata Nanik dikutip Liputan6.com.
Yang terbaru, Nanik mengganti lima pejabat eselon satu yang diambil dari lima kementerian lembaga, yaitu dari Kemenkes, Kemndikdasmen, Kemenkeu, BPKP dan Kejaksaan. Dia berharap, BGN lebih berintegritas dan professional karena diisi orang-orang ahli di bidangnya.
Lima pejabat baru BGN itu di antaranya Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama dan Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Nanik juga membentuk 11 Tim untuk melakukan reformasi total di BGN, mulai tim refocusing demi memastikan 62 juta lebih penerima manfaat MBG tepat sasaran.
"Pak presiden sudah menyetujui agar program MBG lebih ditujukan ke 3B (Balita, Busui dan Bumil), anak-anak SD-SMP serta siswa semua tingkatan sekolah di kawasan 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)," ujar Nanik.
Selain itu, dia mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh.
Nanik juga menemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah kembali ke kas negara. Lalu membentuk tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional, untuk memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai petunjuk teknis.
"Ada juga tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional, karena tidak semua SPPG memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis," tuturnya.
Berikutnya, Nanik membentuk tim MBG di kawasan 3T agar anak di wilayah tersebut dapat merasakan fasilitas negara seperti di wilayah lain.
"Kemudian juga ada tim program MBG di kawasan 3T yang sebagian besar masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. Ada juga tim efisiensi dll," kata Nanik.
