Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, mengumumkan akan menurunkan pajak tagihan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan awal Burnham yang dimaksudkan untuk meringankan beban hidup rakyat Inggris.
Kebijakan ini juga sekaligus bertujuan untuk meredam kemarahan publik Inggris, akibat kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menghadirkan perubahan.
Di hari kedua menjabat PM Inggris, seperti dilansir Reuters, Rabu (22/7/2026), Burnham mengumumkan bahwa pemerintahannya akan menghapus value-added tax (VAT), atau pajak pertambahan nilai (PPN), dari tagihan listrik rumah tangga di negara tersebut mulai 1 Oktober mendatang.
Kebijakan ini akan memangkas sekitar 45 Poundsterling (Rp 1 juta) dari rata-rata tagihan tahunan sebesar 1.862 Poundsterling (Rp 44,6 juta) yang dibayarkan oleh rumah tangga.
Di tengah sorotan ketat investor obligasi terkait sumber pendanaan bagi setiap dukungan fiskal yang akan dibayarkan, Bunrham menjelaskan bahwa langkah pemangkasan pajak tagihan listrik itu akan dibiayai melalui penghematan dari pembatalan program identitas (ID) digital senilai 1.8 milar (Rp 43,1 triliun).
Burnham sebelumnya mengumumkan pembatalan program ID digital itu pada Minggu (19/7) waktu setempat.
"Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak tagihan listrik, menambah penghasilan bersih masyarakat, dan memulihkan harapan," kata Burnham dalam pernyataannya, setelah sebelumnya berjanji untuk memberikan masyarakat Inggris lebih banyak "ruang bernapas" dalam menjalani kehidupan mereka.
(nvc/ita)
