Probolinggo (beritajatim.com) – Rencana penyertaan modal sebesar Rp9,85 miliar kepada PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 memantik perdebatan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Sejumlah anggota dewan menilai proyeksi bisnis yang dipaparkan direksi terlalu ambisius, mengingat perusahaan daerah tersebut belum memiliki rekam jejak panjang dan sebelumnya sempat mengalami kerugian.
Sorotan utama tertuju pada target BTT yang mengeklaim mampu menyetor dividen atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp900 juta hingga Rp1 miliar pada 2028, setelah memperoleh tambahan suntikan modal hampir Rp10 miliar dari APBD.
Direktur PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, Noviyadi, mengakui optimisme perusahaan menjadi salah satu pertanyaan utama yang disampaikan Banggar.
“Banggar hanya mempertanyakan kenapa kami begitu optimistis. Kami sampaikan, namanya usaha tentu harus optimistis. Kendala tidak ada,” kata Noviyadi usai rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo.
Dalam paparannya, Noviyadi menegaskan BTT tetap berfokus pada bisnis inti di sektor stevedoring atau pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk aktivitas bongkar muat dan jasa angkut di kawasan Pelabuhan Tanjung Tembaga hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan.
Ia juga meluruskan penggunaan istilah “palugada” yang sempat memicu perhatian anggota dewan. Menurutnya, istilah tersebut hanya menggambarkan kesiapan perusahaan menangkap peluang usaha baru yang masih sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), bukan keluar dari bisnis utama perusahaan.
Meski demikian, Banggar menilai optimisme saja tidak cukup. Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, meminta direksi membuktikan terlebih dahulu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan sebelum berbicara target dividen yang besar.
Selain mempertanyakan target bisnis, Santi juga mengkritisi rencana belanja pegawai yang mencapai hampir Rp900 juta pada 2027. Menurutnya, seluruh komponen pengeluaran harus dibuka secara transparan karena sumber modal perusahaan berasal dari uang daerah.
“Saya meminta rincian gaji pegawai. Ini untuk transparansi karena BTT adalah perseroda milik Pemerintah Kota Probolinggo, apalagi saat ini semua sedang melakukan efisiensi anggaran,” tegas Santi.
Ia juga meminta proses rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Di tengah munculnya kritik tersebut, dukungan justru datang dari Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Ryadlus Sholihin Firdaus. Menurutnya, rencana bisnis yang dipaparkan direksi cukup meyakinkan sehingga penyertaan modal sebesar Rp9,85 miliar layak diberikan secara penuh tanpa pengurangan.
“Saya mendukung penuh penyertaan modal sesuai yang direncanakan sekitar Rp9,85 miliar dan tidak dikurangi sedikit pun agar perusahaan dapat berkembang sesuai target,” ujarnya.
Pembahasan ini menjadi perhatian karena tambahan modal yang diajukan BTT berasal dari APBD Kota Probolinggo. DPRD menegaskan suntikan dana tersebut harus dibarengi tata kelola yang transparan, target bisnis yang realistis, serta kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan nyata bagi daerah, bukan sekadar proyeksi di atas kertas. (rap/kun)
