Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membangun Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Andi mengatakan infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk melayani sekitar 40 ribu warga yang bermukim di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
Legislator Partai Gerindra asal Sulawesi Selatan tersebut menegaskan bahwa aspirasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diterima Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja harus diteruskan dan diperjuangkan bersama kementerian terkait.
"Dalam setiap kunjungan kerja yang kami lakukan, kami biasanya didampingi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan berbagai aspirasi yang tentu kami teruskan kepada mitra kerja kami di Kementerian Perhubungan," ujar Andi Iwan.
Salah satu aspirasi yang kembali disuarakannya adalah pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati pemaparan pemerintah dalam rapat tersebut, Andi Iwan menilai usulan itu belum tercantum dalam rencana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
"Berdasarkan hasil beberapa kunjungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, kami telah mengusulkan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba. Namun, setelah mencermati paparan yang disampaikan, usulan tersebut tampaknya masih belum terakomodasi," katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan itu menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan transportasi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Hingga kini, warga di pulau-pulau terluar Kabupaten Pangkep masih menghadapi keterbatasan akses dan konektivitas.
Kondisi tersebut diketahui saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkep. Menurut Andi Iwan, layanan transportasi melalui program Tol Laut dan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau seluruh kawasan kepulauan secara optimal.
"Kami juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melihat langsung kondisi pulau-pulau terluar. Wilayah tersebut masih sulit dilayani melalui program Tol Laut maupun Sabuk Nusantara," ujarnya.
Andi Iwan mengatakan pembangunan pelabuhan penyeberangan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan transportasi yang memadai, lanjutnya, akan menentukan kelancaran mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik, serta pergerakan ekonomi di kawasan kepulauan.
"Sekitar 40 ribu jiwa di kecamatan-kecamatan terluar sangat bergantung pada layanan penyeberangan. Wilayah tersebut bahkan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sementara sebagian lainnya secara geografis lebih dekat ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Karena itu, kawasan ini memerlukan perhatian khusus," tegasnya.
Menurut Andi Iwan, konektivitas transportasi yang baik akan membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar arus manusia dan barang. Pelabuhan penyeberangan juga diharapkan dapat menekan biaya angkut, memperluas pemasaran hasil produksi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terluar.
Untuk memastikan pembangunan dapat diwujudkan, Andi Iwan meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan kajian teknis atau studi kelayakan. Kajian itu penting agar pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rau-Daruba dapat masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah.
"Jika layanan Sabuk Nusantara belum mampu menjangkau wilayah tersebut secara optimal, kami berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat segera memulai kajian atau studi. Usulan ini sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan studi tersebut dapat dimulai sehingga anggaran pembangunannya segera dialokasikan," pungkasnya.
(fca/fca)
