Terkini, Gowa – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (22/7/2026).
Ranperda tersebut disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gowa atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penyampaian dilakukan melalui pidato pengantar Bupati Gowa yang dibacakan Wakil Bupati Darmawangsyah Muin.
Dalam sambutannya, Darmawangsyah menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang mengantarkan Kabupaten Gowa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, khususnya dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujar Darmawangsyah.
Ia menjelaskan, penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit BPK kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD juga wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 31 Agustus 2026.
Dalam laporan yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah beserta penerimaan pembiayaan Kabupaten Gowa mencapai Rp2,357 triliun atau 101,05 persen dari target sebesar Rp2,333 triliun.
Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp423,77 miliar atau 95,63 persen dari target, pendapatan transfer sebesar Rp1,760 triliun atau 101,93 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp53,76 miliar atau 124,52 persen, serta penerimaan pembiayaan yang terealisasi 100 persen sebesar Rp119,96 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja daerah, termasuk belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan, tercatat sebesar Rp2,127 triliun atau 91,18 persen dari total anggaran Rp2,333 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,822 triliun atau 90,44 persen, belanja transfer Rp255,74 miliar atau 97,28 persen, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49,10 miliar atau 89,28 persen.
Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230,22 miliar.
SiLPA tersebut meliputi sisa dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta sisa dana untuk pembayaran sejumlah program dan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran 2025.
Mengakhiri penyampaiannya, Darmawangsyah berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan keputusan terbaik bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap proses pembahasan Ranperda ini dapat berjalan dengan lancar, objektif, dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi pembangunan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Gowa,” katanya.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang menyaksikan langsung penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
