Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) akan mengkaji ulang skema transit Bus Trans Jatim di Halte Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, merespons aksi unjuk rasa dari serikat sopir angkot yang pendapatnya menurun karena keberadaan halte transit tersebut.
Cito Eko Yuly Saputro Kepala Seksi (Kasi) Sarana Angkutan Jalan Dishub Jawa Timur mengatakan, audiensi dengan para sopir yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) Jatim hari ini, Rabu (22/7/2026), belum mencapai kesepakatan final.
Rencananya, pada Rabu (29/7/2026), akan digelar audiensi lagi dengan mendatangkan pihak sopir, Transport for Surabaya selaku komunitas pemerhati transportasi hingga Dishub Sidoarjo untuk merumuskan persoalan skema transit di Medaeng.
“Belum ada keputusan final. Hari Rabu kami akan menggelar rapat lanjutan dengan mengundang seluruh pihak agar ada solusi terbaik,” ujar Cito saat ditemui usai audiensi, Rabu (22/7/2026).
Sebuah spanduk bertulisan tuntutan soal transit Bus Trans Jatim di Medaeng dalam unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Kantor Dishub Jatim, Rabu (22/7/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.netDalam audiensi tadi, Cito mengungkap, sopir angkot meminta supaya Halte Medaeng tidak lagi difungsikan sebagai titik transit Koridor 1 dan Koridor 5 Trans Jatim.
Namun di sisi lain, komunitas pemerhati transportasi meminta halte tersebut tetap beroperasi karena menjadi simpul integrasi antar koridor dan memiliki demand cukup tinggi.
“Halte Medaeng sangat vital. Dalam sehari jumlah penumpangnya hampir mencapai 1.000 orang. Kalau transit itu dihilangkan, load factor akan turun dan banyak masyarakat yang tidak terakomodasi,” jelasnya.
Di tengah penolakan skema transit, Cito menegaskan layanan transit Trans Jatim di Medaeng tetap beroperasi. Sebab menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi seluruh pihak.
Kemudian berdasarkan uji publik yang pernah dilakukan melalui media sosial Dishub Jatim, sebagian besar masyarakat berharap supaya halte transit Medaeng tetap beroperasi karena memudahkan perpindahan antarkoridor.
Kalau skema transit Medaeng nantinya harus dievaluasi, Cito menyebut pihaknya sudah menyiapkan opsi dengan membuka peluang melakukan integrasi angkot sebagai layanan pengumpan (feeder) Trans Jatim.
Skema serupa lebih dulu diterapkan oleh Pemkot Malang. Yang mana angkutan kota dilibatkan sebagai feeder khusus angkutan pelajar untuk mendukung operasional Trans Jatim.
Namun, Cito menyebut kebijakan integrasi angkot itu merupakan wewenang pemerintah daerah. Sehingga, perlu dibahas bersama Dishub Kabupaten Sidoarjo pada audiensi berikutnya.
“Kalau nanti ada feeder, angkutannya tetap dari angkot yang sudah ada. Tapi itu menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat sehingga akan kami koordinasikan bersama Dishub Sidoarjo,” pungkasnya.(wld/rid)
