Terkini, Jeneponto – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, H. M. Imam Taufiq Bohari, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus konsultasi ke Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) di Makassar, Rabu, 22 Juli 2026.
Kunjungan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan PT PLN dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta sekaligus membahas peningkatan kualitas pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU) bagi masyarakat luas di wilayah Jeneponto.
Rombongan Komisi II DPRD Jeneponto diterima secara resmi oleh jajaran manajemen PT PLN UID Sulselrabar, turut didampingi perwakilan dari PLN Bulukumba serta pimpinan PLN Rayon Jeneponto. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, membahas berbagai isu strategis yang menjadi fokus bersama.
Beberapa poin krusial yang digarap meliputi mekanisme pemungutan dan penyetoran PPJ, validasi data pelanggan listrik secara akurat, efektivitas pembayaran rekening PJU, hingga langkah konkret peningkatan kualitas layanan penerangan jalan di seluruh pelosok Kabupaten Jeneponto.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, H. M. Imam Taufiq Bohari menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan daerah dari sektor PPJ memerlukan transparansi data, koordinasi intensif, serta ikatan sinergi yang kokoh antara pihak PLN dan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
“Langkah ini sangat penting agar potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan dan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Imam Taufiq.
Selain menggenjot pendapatan daerah, pihaknya juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran listrik PJU agar berjalan lebih efisien, akuntabel, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Merespons hal tersebut, pihak manajemen PT PLN UID Sulselrabar menyampaikan komitmen penuh untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan data yang valid dan akurat, peningkatan kualitas layanan kelistrikan, serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
“Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara DPRD Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Daerah, dan PT PLN dalam mewujudkan tata kelola PPJ yang transparan, akuntabel, dan optimal, serta meningkatkan kualitas pelayanan PJU demi kesejahteraan masyarakat Jeneponto,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Imam Taufiq Bohari memproyeksikan target penerimaan dari sektor ini sebesar kurang lebih Rp14 Miliar pada tahun 2026 dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini didasari capaian hingga akhir semester I tahun anggaran 2026 yang telah menyentuh angka sekitar 50 persen dari total target. (Laporan)
