Mataram (ANTARA) - Komisi V DPR RI memastikan proses pembangunan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibakar massa pada Agustus 2025 silam, bisa mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 menggunakan dana APBN.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan seluruh gedung DPRD dan pemerintah yang dirusak pada aksi massa Agustus 2025 silam, pembangunannya diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Kami datang ke sini (NTB) untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa di bangun dengan cepat karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD NTB," ujarnya pada wartawan usai memimpin rombongan Komisi V DPR RI meninjau Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan bahwa master plan pembangunan Gedung DPRD NTB sudah ditentukan, termasuk desain gedung sedang dibuat, dan anggaran untuk pembangunan juga sudah disiapkan.
"Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggarannya untuk segera disetujui oleh komisi. Kami atensi khususnya makanya kami datang ke sini (NTB), kita pastikan pembangunan dilakukan secepatnya," ujar Lasarus.
Menurutnya, untuk mempercepat proses pembangunan pihaknya telah meminta Kementerian PU segera melakukan proses lelang dini Gedung DPRD NTB, sehingga begitu anggarannya ada bisa langsung dikontrak dan pembangunan bisa dimulai pada 2027.
"Jadi, sudah diperintahkan untuk dilelang dini aja dulu supaya begitu anggaran ada langsung kontrak, on going pembangunan dan cepat selesai dalam waktu sebelas bulan, mudah-mudahan," terangnya.
Lasarus juga menekankan terkait desain bangunan juga harus secepatnya sudah dibuat karena dari tiga desain bangunan yang ditawarkan, sudah disepakati pilihannya jatuh pada nomor dua, yakni Gedung DPRD NTB dengan arsitektur lumbung khas NTB.
"Tadi sudah diputuskan dipilih gambar nomor dua oleh Ibu Ketua DPRD NTB, segera desainnya diselesaikan, sehingga duitnya kita upayakan, langsung kontrak karena bisa juga lelang dini," ujar Lasarus pada wartawan.
Ditanya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru DPRD NTB tersebut. Lasarus menyatakan tidak bisa menyebut angkanya sekarang, namun ia kembali memastikan bahwa persoalan anggaran sudah ada hanya saja seberapa besar anggaran yang dibutuhkan masih perlu dihitung.
"Anggaran sudah ada, karena sudah jadi komitmen. Tapi berapa pastinya harus dihitung dulu. Karena kita tidak bisa hitung kalau desainnya juga belum selesai. Intinya desain ada, uangnya ada, sudah begitu cukup ya," katanya.
Sementara Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyatakan gembira karena seluruh kebutuhan pembangunan gedung baru DPRD ditanggung oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.
"Ya, ini kabar gembira, kalau semua kebutuhan akan disiapkan dan segera lelang awal," ujarnya.
Menurut dia, tenggat waktu 11 bulan untuk pengerjaan Gedung DPRD NTB sudah sangat cukup. Oleh karena itu, dirinya berharap proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Baca juga: Gedung DPRD NTB dibakar dan dijarah massa dalam aksi unjuk rasa
Baca juga: Kerugian sementara kebakaran Gedung DPRD NTB ditaksir puluhan miliar
Baca juga: Polisi gandeng Labfor Bali telusuri penyebab terbakarnya gedung DPRD NTB
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan seluruh gedung DPRD dan pemerintah yang dirusak pada aksi massa Agustus 2025 silam, pembangunannya diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Kami datang ke sini (NTB) untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa di bangun dengan cepat karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan DPRD NTB," ujarnya pada wartawan usai memimpin rombongan Komisi V DPR RI meninjau Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan bahwa master plan pembangunan Gedung DPRD NTB sudah ditentukan, termasuk desain gedung sedang dibuat, dan anggaran untuk pembangunan juga sudah disiapkan.
"Begitu desainnya selesai, nanti kita minta segera diusulkan anggarannya untuk segera disetujui oleh komisi. Kami atensi khususnya makanya kami datang ke sini (NTB), kita pastikan pembangunan dilakukan secepatnya," ujar Lasarus.
Menurutnya, untuk mempercepat proses pembangunan pihaknya telah meminta Kementerian PU segera melakukan proses lelang dini Gedung DPRD NTB, sehingga begitu anggarannya ada bisa langsung dikontrak dan pembangunan bisa dimulai pada 2027.
"Jadi, sudah diperintahkan untuk dilelang dini aja dulu supaya begitu anggaran ada langsung kontrak, on going pembangunan dan cepat selesai dalam waktu sebelas bulan, mudah-mudahan," terangnya.
Lasarus juga menekankan terkait desain bangunan juga harus secepatnya sudah dibuat karena dari tiga desain bangunan yang ditawarkan, sudah disepakati pilihannya jatuh pada nomor dua, yakni Gedung DPRD NTB dengan arsitektur lumbung khas NTB.
"Tadi sudah diputuskan dipilih gambar nomor dua oleh Ibu Ketua DPRD NTB, segera desainnya diselesaikan, sehingga duitnya kita upayakan, langsung kontrak karena bisa juga lelang dini," ujar Lasarus pada wartawan.
Ditanya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru DPRD NTB tersebut. Lasarus menyatakan tidak bisa menyebut angkanya sekarang, namun ia kembali memastikan bahwa persoalan anggaran sudah ada hanya saja seberapa besar anggaran yang dibutuhkan masih perlu dihitung.
"Anggaran sudah ada, karena sudah jadi komitmen. Tapi berapa pastinya harus dihitung dulu. Karena kita tidak bisa hitung kalau desainnya juga belum selesai. Intinya desain ada, uangnya ada, sudah begitu cukup ya," katanya.
Sementara Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyatakan gembira karena seluruh kebutuhan pembangunan gedung baru DPRD ditanggung oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.
"Ya, ini kabar gembira, kalau semua kebutuhan akan disiapkan dan segera lelang awal," ujarnya.
Menurut dia, tenggat waktu 11 bulan untuk pengerjaan Gedung DPRD NTB sudah sangat cukup. Oleh karena itu, dirinya berharap proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Baca juga: Gedung DPRD NTB dibakar dan dijarah massa dalam aksi unjuk rasa
Baca juga: Kerugian sementara kebakaran Gedung DPRD NTB ditaksir puluhan miliar
Baca juga: Polisi gandeng Labfor Bali telusuri penyebab terbakarnya gedung DPRD NTB
